#Covid-19

Usaha Bangkrut Akibat Pandemi, Bagaimana Status NPWP Saya?

Sejak pandemi Covid-19 usaha saya berhenti total sehingga tidak bisa menjalankan bayar pajak dan lapor SPT. Bagaimana status saya sebagai Wajib Pajak dan apakah NPWP masih aktif?  Simak penjelasannya dalam kolom "Tanya-tanya Pajak" di Kompas.com, kerjasama konsultasi pajak antara Kompas.com dan MUC Consulting. 

7 Agu 2021

MUC Consulting Sukses Gelar Program Vaksinasi Covid-19 Mandiri

MUC Consulting sukses menyelenggarakan dua tahap program vaksinasi mandiri Covid-19 secara tertib dan sesuai protokol kesehatan. 

6 Agu 2021

Insentif Covid-19 Diperpanjang, Sektor Usaha Penerima Dipersempit

Pemerintah memperpanjang enam bulan pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 hanya untuk sektor usaha tertentu yang dinilai masih belum pulih. 

15 Jul 2021

Lawan Covid-19, MUC Gelar Vaksinasi Mandiri

MUC Consulting memulai rangkaian program vaksinasi mandiri sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan dan keluarga, serta untuk mendukung pengentasan pandemi Covid-19. 

9 Jul 2021

Pandemi Belum Terkendali, Masa Berlaku Insentif Pajak WP Terdampak Covid-19 Diperpanjang

Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif perpajakan untuk membantu para pelaku usaha yang terdampak pandemi, agar tetap mampu mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi Covid-19. 

23 Jun 2021

2021, Harap-Harap Cemas Pajak Indonesia

Penting untuk selalu menjaga asa sekalipun dalam kondisi terburuk. Namun, “cemas” sangat manusiawi dan juga perlu dikelola sekalipun dalam kondisi baik-baik saja. Termasuk dalam menganalisa perpajakan, peluang dan tantangan akan selalu ada di tengah dinamika ekonomi dan politik global yang serba tak pasti.

8 Feb 2021

Insentif Pajak Terdampak Covid-19 Diperpanjang, Cakupan Diperluas.

Insentif bagi wajib pajak terdampak pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diperpanjang selama enam bulan, hingga akhir Juni 2021. Selain diperpanjang, pemerintah juga memperluas cakupan penerima insentif.

3 Feb 2021

PPh 21 Ditanggung Pemerintah, Kemudahan dan Kendalanya Bagi Pemberi Kerja

Insentif pajak PPh 21 yang ditanggung pemerintah bertujuan untuk meringankan  beban pajak pekerja dan memudahkan pengusaha, tetapi di sisi lain selalu ada kendala untuk bisa memanfaatkannya. 

18 Jan 2021

Transaksi Afiliasi Terdampak Pandemi, Wajib Pajak Butuh Panduan Transfer Pricing

Otoritas Pajak dituntut sigap membuat pedoman transfer pricing bagi perusahaan yang transaksi afiliasinya terdampak pandemi Covid-19.

17 Jan 2021

Mengukur Risiko Kerugian dan Biaya Khusus Transfer Pricing Kala Pandemi

Pandemi Covid-19 memunculkan risiko dan potensi kerugian serta  biaya khusus bagi pelaku usaha yang melakukan transfer pricing.

11 Jan 2021

Membedah Analisis Kesebandingan Dalam Panduan Baru Dokumentasi Transfer Pricing OECD

Analisis kesebandingan menjadi salah satu fokus Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam menyusun panduan terbaru dokumentasi penetapan harga transaksi afiliasi di tengah pandemi Covid-19. 

30 Des 2020

OECD Rilis Panduan Dokumentasi Transfer Pricing Bagi Perusahaan Terdampak Covid

OECD menerbitkan panduan baru dokumentasi transfer pricing bagi perusahaan yang tedampak Covid-19, yang antara lain menyoroti pentingnya analisis dampak pandemi Covid-19 terhadap transaksi afiliasi korporasi. 

21 Des 2020

Realisasi Anggaran Program PEN Capai 63%

Anggaran tersebut tersebar dalam program bantuan di berbagai sektor usaha, sebagai bantalan sekaligus insentif bagi dunia usaha yang terdampak pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

12 Des 2020

Ini Strategi Pengawasan Baru DJP Dimasa Pandemi

Strategi yang dilakukan otoritas pajak selama pandemi adalah melakukan pengawasan berdasarkan data yang dimiliki DJP.

23 Nov 2020

DJP Intip Data Penerima Subsidi Gaji

Pemerintah akan mengevaluasi penyaluran bantuan subsidi gaji atau yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji, untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Salah satu mekanisme evaluasi yang akan dilakukan adalah dengan mencocokan data penerima bantuan dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

9 Nov 2020

OECD: Konsensus Pajak Digital Molor Hingga Pertengahan 2021

Inclusive Framework yang terdiri dari 137 negara dan yurisdiksi anggota OECD mengalami kendala pembahasan karena pandemi Covid-19 serta perbedaan politik

14 Okt 2020

Ketentuan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Direlaksasi

11 Sep 2020

Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Ditambah Jadi 50%

Pemerintah menambah besaran pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dari 30% menjadi 50%, mulai masa pajak Juli 2020 hingga Desember 2020. 

24 Agu 2020

DJP Perpanjang Waktu Pelaporan Rekening Terkait AEoI

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan relaksasi bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menyampaikan laporan informasi keuangan per 31 Desember 2019, hingga maksimal tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-990/PJ/2020. Relaksasi ini diberikan dalam rangka kondisi kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

3 Agu 2020