Tag
#Pajak Berganda
Menampilkan 1-7 dari 7 item
articleSimultaneous Tax Examination, Alternatif Cegah Pajak Berganda dalam Sengketa Transfer Pricing
Dalam sengketa transfer pricing antarnegara, STE menjadi alternatif penting untuk mencegah pajak berganda. Simak bagaimana STE, berdasarkan PER-10/PJ/2025, menawarkan solusi kolaboratif dibanding mekanisme MAP yang selama ini kurang efektif.
27 Jun 2025
articleCorresponding Adjustment, Anti Double Taxation yang Tak Dilirik Otoritas
Meski sudah ditetapkan sebagai salah satu prosedur pengujian transaksi harga transfer perusahaan afiliasi di dalam regulasi kita, otoritas pajak belum memanfaatkan corresponding adjustment. Padahal, jika dilakukan, corresponding adjustment bisa mencegah timbulnya pemajakan berganda akibat pengujian lanjutan transaksi harga transfer.
29 Mei 2023
articleSecondary Adjustment, Ketidakpastian Baru, dan Potensi Pajak Ganda
Wajib Pajak dihadapkan pada ketidakpastian baru dan potensi pajak berganda menyusul penerapan secondary adjustment terkait transfer pricing antar-perusahaan terafiliasi.
1 Sep 2022
articleIndonesia-Singapura Efektif Terapkan Tax Treaty Terbaru 1 Januari 2022
Revisi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau tax treaty antara Indonesia dan Singapura resmi berlaku per 23 Juli 2021. Adapun implementasi tax treaty baru akan efektif dilakukan masing-masing negara per 1 Januari 2022.
2 Agu 2021
articleRilis Data Terbaru, OECD Soroti Profit Shifting Perusahaan Multinasional
OECD merilis data terbaru terkait pajak perusahaan "Statistik Pajak Korporasi" pada 8 Juli 2020. Data tersebut memuat statistik agregat dan anonim dari data yang dikumpulkan di bawah BEPS Action 13 Country-by-Country Reports (CbCR). Berdasarkan data tersebut, ditemukan adanya indikasi adanya upaya perusahaan-perusahaan multinasional dalam melakukan profit shifting.
10 Jul 2020
articlePemerintah Siap Terbitkan Juknis Perjanjian MLI Indonesia-Jepang
Baru-baru ini, Kementerian Keuangan Jepang merilis dokumen P3B antara Indonesia dan Jepang yang telah dimodifikasi sesuai dengan Multilateral Instrument (MLI). Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan hal serupa dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang akan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan perjanjian tersebut.
19 Jun 2020
articleSri Mulyani: Akses Informasi Keuangan Bukan Untuk Intimidasi Wajib Pajak!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ke publik bahwa akses informasi keuangan yang dibuka untuk otoritas pajak bukan untuk disalahgunakan di luar kepentingan perpajakan
13 Jun 2017
