#Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Pajak Natura dan Paradoks dalam Biaya Kepatuhan

Pajak natura pasca UU HPP meningkatkan kompleksitas administrasi perpajakan serta menambah biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak dan perusahaan.

12 Jun 2026

Menyoal Paradigma Tax Governance: Dari Beban Menjadi Investasi

Tax governance merupakan investasi strategis untuk meningkatkan likuiditas, kepatuhan, dan efisiensi operasional perusahaan.

12 Jun 2026

Asuransi Kredit vs Cadangan Piutang: Menghindari Distorsi dalam Koreksi Fiskal

Perbedaan perlakuan pajak antara asuransi kredit dan cadangan piutang kerap menimbulkan koreksi fiskal. Simak penjelasan, dasar hukum, dan langkah mitigasinya.

1 Apr 2026

Pemerintah Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12% Tahun 2025

Pemerintah memastikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12% pada tahun 2025, sebagaimana yang direncanakan pemerintah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

8 Mar 2024

DPR Minta Roadmap Pajak Karbon Segera Dituntaskan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera menyiapkan roadmap pajak karbon atau carbon tax, sebab ketentuan pajak karbon yang ada di UU HPP masih belum jelas dan mengambang. 

10 Okt 2023

Bursa Karbon Diluncurkan, Pajak Karbon Tunggu 2026

Bursa Karbon Indonesia merupakan penyelenggara perdagangan karbon di Indonesia dan bertanggung jawab untuk menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien. 

2 Okt 2023

Berlaku September, Perdagangan Karbon Berjalan Tanpa Pajak Karbon

14 Mei 2023

Fasilitas PPh Final UMKM 0,5% Diperluas  

Sebelumnya, fasilitas itu hanya dinikmati oleh orang pribadi dan wajib pajak badan yang berbentuk Koperasi, Persekutuan Comanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT). Namun kini  bisa dinikmati oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESma)

10 Jan 2023

Repatriasi Dividen Bebas Pajak, Jangka Waktu dan Instrumen Investasi Ditetapkan

Pemerintah tetapkan jangka waktu dan bentuk investasi untuk menampung dividen atau penghasilan lain dari luar negeri yang diterima wajib pajak badan maupun orang pribadi dalam negeri, untuk diinvestasikan di dalam negeri alias repatriasi. 

30 Des 2022

Aturan Baru Terbit, Simak Daftar Natura Bebas Pajak Penghasilan Berikut

Pemerintah mempertegas jenis imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikenakan ataupun dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh). 

27 Des 2022

Daftar Lengkap Barang & Jasa Bebas PPN, Bea Masuk, dan PPnBM

Pemerintah merilis peraturan terbaru yang mencakup daftar lengkap barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas: pembebasan PPN, tidak dipungut PPN, pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPnBM. 

26 Des 2022

Aturan Teknis UU HPP Kluster Ketentuan Perpajakan Dirilis, Berikut Substansinya.

Adapun beleid yang berlaku sejak tanggal diundangkan pada 12 Desember 2022 itu mengatur sejumlah hal terkait KUP yang terdiri dari 75 pasal dan dibagi ke dalam 15 Bab.

16 Des 2022

10 Poin Penting Aturan Baru PPN

Ada 10 poin penting perubahan ketentuan PPN dan PPnBM dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (PP Nomor 44 Tahun 2022)

13 Des 2022

Kembali Mundur, Pemerintah Tetapkan Implementasi Pajak Karbon Tahun 2025

Sebelumnya, pemerintah sudah dua kali menunda pelaksanaan kebijakan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) itu.

14 Okt 2022

Hingga Agustus, Tambahan Penerimaan Pajak Dari UU HPP Rp 31,15 triliun

Kebijakan yang paling besar menyumbang tambahan penerimaan negara berasal dari PPS, yang berhasil menambah penerimaan dari pembayaran PPh final sebesar Rp 61 triliun.

7 Okt 2022

Implementasi Pajak Karbon Masih Tunggu Momentum

Pemerintah saat ini masih perlu melakukan kalibrasi atas penerapan pajak karbon, mengingat kondisi ekonomi Indonesia masih rapuh.

15 Sep 2022

Tarif Naik, Daya Pungut PPN Anjlok

Kemampuan memungut PPN yang menggunakan indikator Value Added Tax (VAT) Gross Collection Ratio pada periode  April-Juni 2022 hanya 61,29%. Angka itu lebih rendah dari nilai VAT Gross Collection Ratio pada periode Januari-April atau kuartal I 2022 yang tercatat sebesar 85,59%

14 Sep 2022

UU HPP Andalan Pemerintah Tutup Loop Holes Penerimaan Pajak 2023

Dalam naskah Nota Keuangan dan RAPBN 2023 pemerintah menyebut keberadaan UU HPP bisa menjawab tantangan pajak karena perkembangan aktivitas bisnis berbasis digital.

30 Agu 2022

MK Tolak Permohonan Uji Materil UU HPP

Penolakan tersebut tertuang di dalam putusan nomor 19/PUU-XX/2022 dan dibacakan pada Kamis (7/7) oleh sembilan hakim konstitusi.

8 Jul 2022