Tag
#Omnibus Law
Menampilkan 1-19 dari 19 item
articleMemahami Hukum Ketenagakerjaan Pasca Omnibus Law
Terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan mekanisme omnibus law telah mengubah sejumlah ketentuan di bidang ketenagakerjaan.
1 Mar 2022
articleUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Digugat ke MK
26 Jan 2022
articleMK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional
Selain menyatakan inkonstitusional sementara, majelis hakim MK juga meminta pemerintah untuk menangguhkan semua kebijakan strategis dan berdampak luas serta dilarang menerbitkan aturan pelaksanaan baru.
26 Nov 2021
articleOmnibus Law Pajak Ketiga Rampung Dibahas, Berikut Beberapa Poinnya!
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengubah nama Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
1 Okt 2021
articleTuntas Dibahas, RUU KUP Diubah Jadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah sepakat untuk mengubah nama Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
30 Sep 2021
articlePemerintah Dorong Multitarif, Tarif Umum PPN Akan Naik
Pemerintah berencana menerapkan skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif terendah 5% dan tertinggi 25%. Adapun tarif umum PPN yang selama ini dipatok 10% akan dinaikkan menjadi 12%.
2 Sep 2021
articleMari Kawal Kebijakan PPN!
Pemerintah sudah berjanji tidak akan serampangan memajaki bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan layanan kesehatan. Mari kita kawal dan pegang janji tersebut, karena kemungkinan sekecil apapun bisa saja mengubah sikap pengambil kebijakan di kemudian hari.
4 Jul 2021
articlePemerintah Ubah Skema RUU KUP Jadi Omnibus Law, Ini Alasannya.
Pemerintah tidak secara langsung menggunakan konsep omnibus law dalam merevisi ketentuan-ketentuan tersebut. Melainkan dengan merevisi ketentuan yang sudah ada, untuk memasukan substansi yang di atur di dalam UU lain.
10 Jun 2021
articleRevisi UU KUP Masuk Prolegnas 2021, Isu Pemisahan DJP Mencuat Lagi
Salah satu isu yang kembali mencuat dengan masuknya perubahan UU KUP ke dalam prolegnas adalah mengenai rencana pemerintah dalam mendesain institusi perpajakan sebagai lembaga yang independen.
23 Mar 2021
articleTermasuk PP Pajak Daerah, Pemerintah Teken 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Regulasi tersebut telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna laoly.
19 Feb 2021
articleMekanisme Pembebasan Pajak Dividen Mirip Tax Amnesty
17 Des 2020
articleDesember 2020, Menkeu Tetapkan Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga Terendah 0,53%
Sanksi administrasi perpajakan periode 1 Desember - 31 Desember 2020 ditetapkan Menkeu mulai dari 0,53% hingga 1,78%, sedangkan imbalan bunga ditetapkan rata 0,53% per bulan.
1 Des 2020
articleDiteken Jokowi, UU Cipta Kerja Resmi Berlaku
Penandatanganan ini dilakukan sebelum batas akhir pengesahan sebagaimana yang seharusnya, yaitu maksimal 30 hari. Karena jika mengacu pada tanggal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 5 Oktober, batas waktu pengesahan jatuh pada tanggal 5 November 2020.
3 Nov 2020
articleAturan Teknis Klaster Perpajakan Omnibus Law Rampung Tiga Bulan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera siapkan aturan teknis klaster perpajakan dalam Omnibus Law bernama Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Meskipun hingga kini aturan sapujagat tersebut belum juga dirilis pemerintah, namun otoritas fiskal berkomitmen akan menyiapkan regulasi pendukung maksimal dalam tiga bulan.
27 Okt 2020
articleIni Ketentuan Umum Perpajakan yang Dirombak Omnibus Law
Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran imbalan bunga dan sanksi denda pajak menjadi lebih tinggi dari tingkat suku bunga acuan.
8 Okt 2020
articleUU Cipta Kerja Sah, Reformasi Regulasi Pajak Tuntas
Kluster perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah melengkapi omnibus law perpajakan yang sebagian lainnya telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang pengesahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020.
7 Okt 2020
articleGiliran Aturan PPN Ditabrak Omnibus Law Cipta Kerja
Pengusaha kena pajak yang belum menyerahkan barang atau jasa kena pajak serta yang melakukan ekspor bisa mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang atau jasa kena pajak.
7 Okt 2020
articleOmnibus Law Cipta Kerja Relaksasi Ketentuan Pajak Penghasilan
Undang-Undang Cipta Kerja turut merelaksasi sejumlah klausul dalam Undang-Undang PPh, antara lain mengubah sistem pemajakan menjadi berbasiskan teritorial, pengurangan objek pajak, penambahan kriteria dividen yang dikecualikan dari pajak, serta fleksibilitas penurunan tarif PPh Pasal 26.
6 Okt 2020
articlePemerintah Tetap Ingin Tuntaskan Omnibus Law Perpajakan
Rencana penyelesaian RUU Omnibus Law Perpajakan ini menjadi kabar yang menarik, sebab beberapa poin yang masuk dalam UU sapu jagat itu sebenarnya sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2020. Seperti pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 20% secara bertahap, serta mekanisme pemajakan atas kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (PMSE).
24 Jun 2020
