Tag
#Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)
Menampilkan 1-10 dari 10 item
articlePengertian, Sejarah dan Implementasi Arm’s Length Principle di Indonesia
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKPU) alias Arm’s Lenght Principle (ALP), menjadi instrumen sentral dalam menentukan, apakah suatu transaksi yang melibatkan pihak afiliasi memang wajar atau dianggap aktivitas penghindaran pajak. Karenanya, penting bagi setiap pihak untuk memahami pendekatan, latar belakang serta implementasi ALP di Indonesia.
1 Agu 2024
articleBeda POV Kantor Pajak, Picu Ketidakpastian Corresponding Adjustment Domestik
Corresponding Adjustment Domestik diyakini sebagai solusi efektif untuk mengeliminasi double taxation terkait sengketa transfer pricing yang terjadi lintas domisili Wajib Pajak. Hanya saja, praktiknya, proses Corresponding Adjustment Domestik sering terbentur oleh beda sudut pandang atau Point of View (POV) di antara kantor pajak.
5 Jul 2024
articleDilema Tahun Tunggal atau Jamak Sebagai Data Pembanding Harga Transfer
Pemilihan data pembanding saat melakukan analisis kesebandingan atas penggunaan harga transfer (transfer pricing), menjadi sangat krusial serta membutuhkan pertimbangan komprehensif. Terdapat dua kategori data yang bisa digunakan, yaitu data tahun tunggal atau single year dan data tahun jamak atau multiple year yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda, mana yang lebih baik?
22 Mar 2024
articleAntusias, Puluhan Perusahaan di Kawasan Suryacipta Ikuti Seminar PMK 172/2023
Lebih dari 20 perwakilan perusahaan-perusahaan yang ada di Kawasan Industri Suryacipta, mengikuti kegiatan seminar yang mengangkat tema Ketentuan Pajak Terbaru atas Transfer Pricing sesuai PMK 172 Tahun 2023.
29 Feb 2024
articlePMK 172/2023 Perbarui Konten Dokumen Lokal dalam TP Documentation
Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PPKU), Pemerintah Indonesia memperbarui poin-poin yang harus disertakan dalam penyusunan Dokumen Lokal (Local File), sebagai bagian dari laporan dokumentasi harga transfer atau Transfer Pricing Documentation (TP Doc).
16 Feb 2024
articlePMK 172/2023 Perjelas Kewajiban BUT Terkait Transaksi Afiliasi
Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023) memberikan pedoman lebih jelas, bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa.
1 Feb 2024
articlePendekatan-Pendekatan Untuk Menguji Kewajaran Transaksi Afiliasi
Transfer pricing merupakan salah satu isu aspek perpajakan internasional karena berpotensi menjadi sarana penghindaran pajak. Negara-negara di dunia mencoba merumuskan berbagai pendekatan untuk mengukur apakah pajak yang dibayarkan suatu perusahaan multinasional (Multinational Enterprise/MNE) sudah tepat.
10 Jan 2024
articlePenegasan Secondary Adjustment Harga Transfer Sebagai Dividen
Penegasan itu tertuang di dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Beleid ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (3) Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang belum secara rinci menjelaskan definisi dari dividen.
13 Feb 2023
articleMemahami Tiga Metode Harga Transfer Baru Dalam PP 55 Tahun 2022
Cara menentukan kewajaran suatu transaksi hubungan istimewa kini semakin beragam, setelah pemerintah merilis tiga metode penentuan harga transfer atau transfer pricing baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.
25 Jan 2023
articlePahami Prinsip Kewajaran Usaha dan Konsekuensinya Dalam Transfer Pricing
Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menjadi pedoman pelaksanaan Advance Pricing Agreement dan Mutual Agreement Procedure, yang erat kaitannya dengan mitigasi dan penanganan sengketa perpajakan lintas yurisdiksi.
20 Okt 2020
