Tag
#RUU HPP
Menampilkan 1-19 dari 21 item
articlePajak Natura dan Paradoks dalam Biaya Kepatuhan
Pajak natura pasca UU HPP meningkatkan kompleksitas administrasi perpajakan serta menambah biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak dan perusahaan.
12 Jun 2026
articleMenyoal Paradigma Tax Governance: Dari Beban Menjadi Investasi
Tax governance merupakan investasi strategis untuk meningkatkan likuiditas, kepatuhan, dan efisiensi operasional perusahaan.
12 Jun 2026
articleAsuransi Kredit vs Cadangan Piutang: Menghindari Distorsi dalam Koreksi Fiskal
Perbedaan perlakuan pajak antara asuransi kredit dan cadangan piutang kerap menimbulkan koreksi fiskal. Simak penjelasan, dasar hukum, dan langkah mitigasinya.
1 Apr 2026
articleMemahami 4 Jenis Sanksi Dalam Pajak
Salah satu alasan mengapa kita harus menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar adalah agar terhindar dari sanksi. Setiap kesalahan, meskipun sifatnya administratif, berisiko diganjar dengan sanksi. Apalagi, jika kesalahannya bersifat substantif, risiko sanksi yang akan diterima bisa lebih berat.
15 Apr 2024
articleTarif Naik, Daya Pungut PPN Anjlok
Kemampuan memungut PPN yang menggunakan indikator Value Added Tax (VAT) Gross Collection Ratio pada periode April-Juni 2022 hanya 61,29%. Angka itu lebih rendah dari nilai VAT Gross Collection Ratio pada periode Januari-April atau kuartal I 2022 yang tercatat sebesar 85,59%
14 Sep 2022
articleUU HPP Andalan Pemerintah Tutup Loop Holes Penerimaan Pajak 2023
Dalam naskah Nota Keuangan dan RAPBN 2023 pemerintah menyebut keberadaan UU HPP bisa menjawab tantangan pajak karena perkembangan aktivitas bisnis berbasis digital.
30 Agu 2022
articleBank Dunia: UU HPP Bisa Naikan Tax Ratio Indonesia 0,7% - 1,2% per tahun
Bank Dunia menilai keberadaan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan memberi tambahan kenaikan tax ratio sebesar 0,7%-1,2%.
17 Des 2021
articleWebinar Pajak MUC-KOSTAFF UI: Mengupas Ketentuan PPN Dalam UU HPP
Webinar yang mengupas apek PPN dalam UU HPP itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan tahunan KOSTAF FIA UI, Taxplore yang diselenggarakan pada Sabtu (4/12) secara virtual.
6 Des 2021
article4 Aturan Turunan Tentang Pajak Karbon Disiapkan, Ini Daftarnya!
Keempat aturan tersebut terdiri dari Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tarif dan DPP Pajak Karbon, RPMK tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peta Jalan Pajak Karbon dan RPP tentang Subjek dan Alokasi Pajak Karbon.
3 Des 2021
articlePemajakan Natura Hanya Untuk Fasilitas Mewah
Biasanya, fasilitas-fasilitas itu hanya akan dinikmati karyawan perusahaan yang ada di level atas seperti direksi dan pemimpin perusahaan, misalnya mobil dinas yang tergolong mewah.
24 Nov 2021
articleImplementasi UU HPP Perlu 43 Aturan Pelaksanaan
Aturan-aturan tersebut terdiri dari delapan Peraturan Pemerintah (PP) dan 35 Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Adapun saat ini semua beleid itu masih dalam penyusunan.
22 Nov 2021
articleBekerjasama dengan PT Suryacipta Swadaya, MUC Consulting Sosialisasikan UU HPP
UU HPP mengubah sederet aturan dalam UU KUP, UU PPN dan UU KUP. Agar tepat sasaran, sejumlah perubahan aturan tersebut perlu disosialisasikan pada public, termasuk para pelaku usaha. Untuk itu, MUC Consulting bekerjasama dengan PT Suryacipta menggelar webinar terkait UU HPP pada Rabu (17/11) lalu.
18 Nov 2021
articleIni Penjelasan DJP Soal Pemajakan Atas Natura
Selama ini, semua jenis kenikmatan atau fasilitas memang dikecualikan dari objek pajak. Namun, dengan disahkannya UU HPP yang merevisi UU Pajak Penghasilan Pasal 4, maka hanya natura atau kenikmatan tertentu saja yang tidak akan dipajaki.
10 Nov 2021
articleIndonesia Kini Bisa Kejar Utang Pajak WP di AS
emerintah Indonesia sudah menjalin kerja sama terkait penagihan utang pajak warga Indonesia dengan 13 negara, salah satunya Amerika Serikat. Dengan demikian, meski berada di AS, warga Indonesia yang memiliki utang pajak, bisa dengan mudah dikejar karena bantuan pemerintah negeri paman sam tersebut.
4 Nov 2021
articleAkhirnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Resmi Dirilis
Beleid yang merombak sejumlah UU di bidang perpajakan tersebut, resmi diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, melalui rapat paripurna pada tanggal 7 Oktober 2021.
4 Nov 2021
articleSimak, Perubahan Ketentuan Umum Perpajakan dalam UU HPP
Disahkannya, Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), telah mengubah sejumlah ketentuan di dalam UU Nomor 28 tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
14 Okt 2021
articleProgram Tax Amnesty II Tak Dipatok Penerimaan Pajak
Meski ada potensi tambahan penerimaan pajak dari pembayaran uang tebusan berupa PPh final, pemerintah tidak menjadikan tambahan penerimaan sebagai target dari pelaksanaan tax amnesty atau yang disebut dengan Voluntary Disclosure Program (VDP).
13 Okt 2021
articleUU HPP Ubah Sederet Aturan di UU PPN dan PPnBM, Simak Rinciannya.
Terbitnya Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), telah mengubah Sejumlah ketentuan yang ada di dalam UU nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
13 Okt 2021
articleUU HPP Ubah Ketentuan di UU PPh, Ini Rinciannya.
Berdasarkan draft RUU HPP hasil pembahasan pemerintah dan Komisi XI, setidaknya ada sembilan pasal di dalam UU PPh yang akan mengalami perubahan. Seperti Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 32A. Serta ada tambahan satu pasal, yaitu Pasal 32C.
7 Okt 2021
