Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/MK.10/2019

Mon, 04 February 2019

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan 12 Februari 2019

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/MK.10/2019

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 06 FEBRUARI 2019 SAMPAI DENGAN 12 FEBRUARI 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan 12 Februari 2019.


Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:     

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 06 FEBRUARI 2019 SAMPAI DENGAN 12 FEBRUARI 2019.


Pertama :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan 12 Februari 2019 sebagai berikut :

1.Rp14.049,00 Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)1-
2.Rp10.140,42 Untuk Dolar Australia (AUD)1-
3.Rp10.651,42 Untuk Dolar Kanada (CAD)1-
4.Rp2.154,10 Untuk Kroner Denmark (DKK)1-
5.Rp1.790,73 Untuk Dolar Hongkong (HKD)1-
6.Rp3.421,28 Untuk Ringgit Malaysia (MYR)1-
7.Rp9.661,36 Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)1-
8.Rp1.660,35 Untuk Kroner Norwegia (NOK)1-
9.Rp18.418,82 Untuk Poundsterling Inggris (GBP)1-
10.Rp10.412,53 Untuk Dolar Singapura (SGD)1-
11.Rp1.551,94 Untuk Kroner Swedia (SEK)1-
12.Rp14.136,73 Untuk Franc Swiss (CHF)1-
13.Rp12.874,63 Untuk Yen Jepang (JPY)100-
14.Rp9,21 Untuk Kyat Myanmar (MMK)1-
15.Rp197,57 Untuk Rupee India (INR)1-
16.Rp46.348,47 Untuk Dinar Kuwait (KWD)1-
17.Rp100,83 Untuk Rupee Pakistan (PKR)1-
18.Rp268,32 Untuk Peso Philipina (PHP)1-
19.Rp3.745,77 Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)1-
20.Rp78,17 Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)1-
21.Rp447,96 Untuk Baht Thailand (THB)1-
22.Rp10.305,37 Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)1-
23.Rp16.081,38 Untuk Euro (EUR)1-
24.Rp2.086,65 Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)1-
25.Rp12,59 Untuk Won Korea (KRW)   1-



Kedua:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Ketiga:


Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan 12 Februari 2019.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Februari 2019
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd

SUAHASIL NAZARA

MSI Global Alliance

Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP

Contact Us

Head Office - Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Branch Office - Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

ask_muc[at]muc.co.id

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.

Integrity & Responsibility

Good Corporate Citizenship

Whistleblowing

Privacy Policy
© 2020. PT Multi Utama Consultindo. All Rights Reserved.
dari server baru