Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011

Mon, 12 September 2011

Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 304/KMK.03/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SENSUS PAJAK NASIONAL

MENTERI KEUANGAN,


Menimbang    :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional;


Mengingat    :
  1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENSUS PAJAK NASIONAL


PERTAMA     :

Membentuk Tim Sensus Pajak Nasional yang terdiri dari:

  1. Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat pusat;
  2. Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor wilayah; dan
  3. Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor pelayanan pajak.


KEDUA        :

Struktur Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a adalah sebagai berikut:
  1. Penanggung Jawab;
  2. Ketua Tim;
  3. Ketua Bidang;
  4. Sekretaris; dan
  5. Koordinator Pelaksana.


KETIGA        :

Struktur Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b adalah sebagai berikut:
  1. Penanggung Jawab;
  2. Sekretaris;
  3. Koordinator Pemantauan dan Evaluasi;
  4. Koordinator Edukasi dan Penyuluhan;
  5. Koordinator Sarana dan Prasarana;dan
  6. Koordinator Penyisiran.


KEEMPAT    :

Struktur Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor pelayanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c adalah sebagai berikut:
a.Ketua  Tim;
b.Sekretaris;
c.Ketua Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan;
d.Ketua Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan;
e.Ketua Sub Tim Sarana dan Prasarana;
f.Koordinator Penyisiran; dan
g.Petugas Pelaksana Sensus, yang terdiri dari:
  1. Petugas pelaksana sensus pajak nasional Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Petugas pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Petugas pendamping pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Petugas perekam formulir isian sensus pajak nasional; dan
  5. Petugas validasi perekaman formulir isian sensus pajak nasional.


KELIMA        :

Penetapan susunan keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut:
  1. Susunan keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  2. Susunan keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor wilayah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Susunan keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor pelayanan pajak ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak.


KEENAM        :

Petugas pelaksana sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf g diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

No.JabatanSatuan Biaya
(dalam rupiah)		Satuan Kegiatan
1.Petugas pelaksana sensus pajak nasional Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak 10.000  Orang/Formulir 
2.Petugas pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak50.000Orang/Hari 
5.000Orang/Lembar
3.Petugas pendamping pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak50.000Orang/Hari
5.000Orang/Lembar 
4.Petugas perekam formulir isian sensus pajak nasional 2.500Orang/Formulir
5.Petugas validasi perekaman formulir isian sensus pajak nasional1.000Orang/Formulir 


KETUJUH    :

Penghargaan untuk keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional selain petugas pelaksana sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.


KEDELAPAN    :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :
  1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
  4. Direktur Jenderal Pajak;
  5. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  6. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;

        


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2011
MENTERI KEUANGAN,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
MSI Global Alliance

Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP

Contact Us

Head Office - Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Branch Office - Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

ask_muc[at]muc.co.id

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.

Integrity & Responsibility

Good Corporate Citizenship

Whistleblowing

Privacy Policy
© 2020. PT Multi Utama Consultindo. All Rights Reserved.
dari server baru