2011

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics Cotton, Bleached and Unbleached)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.01/2011

Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 6/PJ/2011

Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 21/PJ/2011

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template Dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 Beserta Petunjuk Pengisiannya

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 153/KM.1/2011

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan 27 Maret 2011

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE - 2/BC/2011

Optimalisasi Pengawasan Pengangkutan Ekspor dan/atau Antar Pulau Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 5/PJ/2011

Tata Cara Pengajuan dan Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang bagi Wajib Pajak Dalam Negeri

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 22/PJ/2011

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 7/PJ/2011

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 23/PJ/2011

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KM.1/2011

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2011

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2011

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER - 10/BC/2011

Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-63/BC/1997 tentang Tata Cara Pendirian dan Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP - 51/BC/2011

Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, untuk dan Atas Nama Menteri Membuat dan Menandatangai Keputusan Tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER - 9/BC/2011

Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Regulation