Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 02/PJ/2014

Umum

B.

Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman bagi pihak terkait dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi penegakan hukum perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak melalui media massa.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan penyampaian informasi terkait penegakan hukum perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak melalui media massa berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan informasi positif tentang kinerja Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

1. Informasi penegakan hukum perpajakan yang dipublikasikan meliputi informasi penegakan hukum perpajakan yang berskala nasional yang dipublikasikan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dan informasi penegakan hukum perpajakan yang berskala regional yang dipublikasikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.
2. Informasi penegakan hukum perpajakan yang dipublikasikan bersumber dari Direktorat atau bidang terkait, yang terjadi di wilayah Indonesia dan dapat berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Pajak.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 41/PJ/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kegiatan Kehumasan Direktorat Jenderal Pajak.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 42/PJ/2012< tentang Kebijakan Pemberian Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik yang dapat dipublikasikan melalui semua kanal media massa yang tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Penegakan hukum adalah penegakan hukum di bidang perpajakan meliputi pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
3. Informasi penegakan hukum adalah informasi yang dapat dipublikasikan melalui semua kanal media berupa proses tindakan penyidikan, proses penagihan aktif dan statistik penegakan hukum (pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penagihan aktif).
4. Publikasi adalah kegiatan untuk menyebarkan informasi ke seluruh masyarakat melalui media massa.
5. Media massa adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyebarkan informasi, meliputi media cetak, elektronik, online dan media sosial.
6. Pejabat adalah setiap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menduduki jabatan eselon II, eselon III dan eselon IV yang berkepentingan dengan publikasi informasi penegakan hukum perpajakan.
7. Monitoring adalah kegiatan mengumpulkan berita tentang informasi penegakan hukum perpajakan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
8. Analisis berita adalah kegiatan menganalisis dan memberikan rekomendasi atas pemberitaan di media massa tentang penegakan hukum perpajakan.
9. Penyampaian informasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit eselon II atau eselon III terkait untuk mengirimkan data dan informasi terkait penegakan hukum ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang hanya dipergunakan untuk kepentingan publikasi di media massa.
10. Refund discrepancy adalah nilai nominal restitusi yang tidak dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.

Sarana Publikasi Informasi Penegakan Hukum Perpajakan

Untuk melakukan publikasi informasi penegakan hukum perpajakan di media massa, maka dapat digunakan satu atau beberapa sarana publikasi sebagai berikut:

H.

Tata Cara Penyampaian Informasi Penegakan Hukum Perpajakan

1. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melakukan monitoring terhadap pemberitaan di media massa nasional atau daerah tentang publikasi informasi penegakan hukum perpajakan.
2. Hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Direktorat atau Bidang terkait dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk analisis berita.

1. Informasi penegakan hukum perpajakan selain yang disebutkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dapat dipublikasikan berdasarkan pertimbangan pemberitaan tersebut akan berdampak positif bagi Direktorat Jenderal Pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.