Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 29/PJ/2012

Menimbang :

1. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-337/PJ/2011 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Beroperasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar;
2. bahwa untuk menjaga kelancaran awal kegiatan operasional pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) di KPDDP Makassar;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembentukan Tim Kerja Pendampingan Awal Beroperasinya Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-337/PJ/2011 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Beroperasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar;

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDAMPINGAN AWAL BEROPERASINYA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (KPDDP) MAKASSAR.


KESATU :

Membentuk Tim Kerja Pendampingan Awal Beroperasinya KPDDP Makassar, yang selanjutnya disebut Tim Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


KEDUA :

Tim Kerja terdiri atas :

1. Pembina;
2. Pengarah;
3. Ketua Tim;
4. Wakil Ketua Tim;
5. Sekretariat;
6. Subtim Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
7. Subtim Infrastruktur Gedung;
8. Subtim Teknologi Informasi;
9. Subtim Proses Bisnis dan Peraturan.

KETIGA :

Pembina mempunyai tugas :

1. menetapkan kebijakan strategis terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja;
2. memberikan pembinaan atas program dan rencana kerja Tim Kerja; dan
3. membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis.

KEEMPAT :

Pengarah mempunyai tugas :

1. memberikan pengarahan atas program dan rencana kerja Tim Kerja;
2. mengawasi pelaksanaan tugas Tim Kerja; dan
3. membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis.

KELIMA :

Ketua Tim dan Wakil ketua Tim mempunyai tugas :

1. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seluruh Subtim;
2. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Tim Kerja secara periodik kepada pembina dan pengarah; dan
3. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai keperluan.

KEENAM :

Sekretariat mempunyai tugas :

1. melaksanakan administrasi dokumen;
2. merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pertemuan/rapat Tim Kerja;
3. berkoordinasi dengan Subtim lainnya dalam pelaksanaan tugasnya; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai keperluan.

KETUJUH :

Subtim Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

1. memastikan telah disusunnya Urjab dan grading pegawai KPDDP Makassar;
2. memastikan telah disusunnya dasar hukum pelimpahan wewenang dalam pengadministrasian di bidang kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dari Direktur Jenderal Pajak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
3. memberikan sosialisasi terkait urjab KPDDP Makassar;
4. melakukan fungsi pendampingan dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, penataan dokumen dan rumah tangga; dan
5. melaporkan progress report (termasuk permasalahan dan alternatif solusi) kepada Sekretariat Tim.

KEDELAPAN :

Subtim Infrastruktur Gedung mempunyai tugas :

1. memastikan kelayakan penggunaan sarana dan prasarana gedung;
2. memberikan informasi tentang fungsi dan spesifikasi sarana dan prasarana gedung;
3. sebagai fasilitator antara pihak KPDDP Makassar  dengan kontraktor gedung; dan
4. melaporkan progress report (termasuk permasalahan dan alternatif solusi) kepada Sekretariat Tim.

KESEMBILAN :

Subtim Teknologi Informasi mempunyai tugas :

1. memastikan kesiapan operasional sarana dan prasarana teknologi informasi;
2. memberikan pelatihan/Transfer of Knowledge (TOK) penggunaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
3. melakukan fungsi pendampingan penggunaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
4. sebagai fasilitator antara pihak KPDDP Makassar dengan Vendor Teknologi Informasi; dan
5. melaporkan progress report (termasuk permasalahan dan alternatif solusi) kepada sekretariat tim.

KESEPULUH :

Subtim Proses Bisnis dan Peraturan mempunyai tugas :

1. memastikan kesesuaian antara proses bisnis dan SOP dengan peraturan, sarana dan prasarana TI, Urjab;
2. memberikan sosialisasi proses bisnis dan SOP serta peraturan terkait;
3. melakukan fungsi pendampingan pelaksanaan proses bisnis dan SOP serta peraturan terkait; dan
4. melaporkan progress report (termasuk permasalahan dan alternatif solusi) kepada sekretariat tim.

KESEBELAS :

Masa tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Juli 2012.


KEDUABELAS :

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran/pembiayaan tugas Tim Kerja dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran (BA) 015 Tahun Anggaran 2012.


KETIGABELAS :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
4. Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara;
5. Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makassar;
6. Para Anggota Tim Kerja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001