Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 61/PJ/2009

Tue, 23 June 2009

Penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 61/PJ/2009 sudah tidak berlaku karena sudah diganti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 25/PJ/2010



23 Juni 2009

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 61/PJ/2009

TENTANG

PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, khususnya yang terkait dengan penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  1. SPPT PBB dapat diterbitkan melalui:
    1. pencetakan massal; atau
    2. pencetakan dalam rangka pelayanan:
      1)pembuatan salinan SPPT PBB,
      2)selain pelayanan pembuatan salinan SPPT PBB antara lain keberatan, pembetulan, pendaftaran objek pajak baru, dan mutasi objek dan/atau subjek pajak.
  2. Penandatanganan SPPT PBB Cetak Massal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a (untuk Ketetapan PBB Buku I sampai dengan Ketetapan Buku V) dan Salinan SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 1), dapat dilakukan dengan:
    1. menggunakan tanda tangan basah;
    2. menggunakan cap tanda tangan; atau
    3. menggunakan cetakan tanda tangan.
  3. Dalam hal penandatangan Salinan SPPT PBB menggunakan cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan, harus dibubuhi dengan paraf basah Kepala Seksi Pelayanan. Setiap tanggal 5 atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 5 adalah hari libur, Kepala Seksi Pelayanan melaporkan penerbitan Salinan SPPT PBB bulan sebelumnya yang menggunakan cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan kepada Kepala Kantor dengan menggunakan formulir Daftar Penerbitan Salinan SPPT PBB dengan Menggunakan Cap Tanda Tangan atau Cetakan Tanda Tangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  4. Penandatanganan SPPT PBB dalam rangka pelayanan selain pembuatan salinan SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 2) harus menggunakan tanda tangan basah dibubuhi paraf basah Kepala Seksi Pelayanan.
  5. Penggunaan tanda tangan basah, cap tanda tangan, atau cetakan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan mempertimbangkan pengamanan data objek dan/atau subjek pajak.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2009
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098


Tembusan :
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji dilingkungan Kantor Pusat DJP
MSI Global Alliance

Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP

Contact Us

Head Office - Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Branch Office - Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

ask_muc[at]muc.co.id

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.

Integrity & Responsibility

Good Corporate Citizenship

Whistleblowing

Privacy Policy
© 2020. PT Multi Utama Consultindo. All Rights Reserved.
dari server baru