Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2016

Menimbang :

1. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang semula merupakan pajak pusat dan kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Pusat telah beralih menjadi pajak daerah yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah;
2. bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan pencabutan terhadap Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan tertentu yang mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
3. bahwa dalam rangka menyelaraskan ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, perlu melakukan pencabutan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
4. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM/2013, perlu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, dan selaras dengan program simplifikasi regulasi untuk mendukung percepatan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Nawa Cita di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Perpajakan dalam rangka Simplifikasi Regulasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Menetapkan :

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Desember 2016 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA