Instruksi Dirjen Pajak Nomor INS - 12/PJ/2016

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang antara lain mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan, sehingga Direktur Jenderal Pajak juga berwenang menetapkan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan;
2. Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang antara lain mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak;
3. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015; dan
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan

dengan ini memberikan instruksi

Kepada :

1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;dan
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Untuk :

KESATU :

1. pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Restitusi dan/atau Kompensasi;
2. pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
3. pemeriksaan khusus terhadap:
   1. Wajib Pajak yang telah menerbitkan faktur pajak dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN;
   2. Wajib Pajak yang menerbitkan bukti potong PPh yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPh;dan/atau
   3. Wajib Pajak berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak yang bersumber dari analisis risiko Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan prioritas Wajib Pajak Badan,

1. mengusulkan pembatalan Instruksi/Persetujuan/Penugasan Pemeriksaan;
2. pembatalan Instruksi/Persetujuan/Penugasan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sesuai tata cara yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan;
3. penandatanganan pembatalan Instruksi/Persetujuan/Penugasan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh:
   1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Instruksi Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
   2. Kepala Kantor Wilayah DJP terhadap Instruksi/Persetujuan/Penugasan Pemeriksaan yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah DJP atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

KELIMA :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktur Peraturan Perpajakan I;
5. Direktur Peraturan Perpajakan II;
6. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
7. Direktur Keberatan dan Banding;
8. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan;
9. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
10. Direktur Transformasi Proses Bisnis; 
11. Direktur Penegakan Hukum; dan
12. Direktur Intelijen Perpajakan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL,
 
ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001