Tag
#Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Menampilkan 1-19 dari 26 item
articleNPWP Lama Tidak Aktif? DJP Jelaskan Cara Mengecek dan Aktivasi Akun Coretax
NPWP lama tidak aktif? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan cara mengecek status NPWP serta langkah aktivasi akun di sistem Coretax. Simak penjelasan DJP tentang penyebab NIK sudah terdaftar, cara verifikasi melalui Kring Pajak, dan prosedur aktivasi akun untuk mengakses layanan perpajakan secara digital.
11 Mar 2026
articleNPWP Sementara Kode 999 Diganti NIK pada Bukti Potong PPh 21 Bulanan
DJP mengganti NPWP sementara kode 999 pada bukti potong PPh 21 bulanan menjadi NIK valid secara otomatis untuk mendukung pelaporan SPT Tahunan 2025 di Coretax. Simak dampaknya bagi pemberi kerja dan penerbitan formulir A1/A2.
6 Mar 2026
articlePemadanan dan Validasi NPWP–NIK Masal Kini dalam Satu Portal
DJP meluncurkan portal pemadanan NPWP-NIK versi 2 yang memungkinkan validasi dan registrasi NIK secara massal untuk pemberi kerja. Simak alur penggunaan dan ketentuan terbarunya di sini.
28 Nov 2025
article6 Juta Data NPWP Dikabarkan Bocor, DJP: Kami Sedang Dalami
Sebanyak enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikabarkan bocor dan beredar di dunia maya. Bahkan, di antara data tersebut terdapat NPWP milik pejabat negara termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
19 Sep 2024
articleNPWP Suami-Istri Digabung? Begini Cara Pemadanannya
Pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib dilakukan Wajib Pajak, paling lambat hingga 31 Desember 2024. Lalu, bagaimana untuk Wajib Pajak suami-istri yang telah melakukan penggabungan NPWP?
26 Agu 2024
articlePenggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit dan NITKU Diperluas Untuk 21 Layanan Pajak
Per 12 Juli 2024, pemerintah memastikan penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit dan NITKU untuk 21 layanan perpajakan. Artinya ada penambahan 14 layanan pajak baru yang bisa menggunakan NPWP format baru.
15 Jul 2024
articleDJP Buka Kesempatan Pemadanan NIK-NPWP Hingga Akhir Tahun
Hingga batas akhir tenggat, masih terdapat 670 Wajib Pajak yang belum melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NIK-NPWP). Adapun tenggat waktu pemadanan NIK-NPWP berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.
5 Jul 2024
articlePenggunaan NIK, NPWP 16 Digit dan NITKU Baru Berlaku Untuk Tujuh Layanan
Direktorat Jenderal Pajak rilis tujuh layanan administrasi perpajakan yang dapat diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak 16 digit dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sebagai format baru dari NPWP 15 digit yang selama ini digunakan.
2 Jul 2024
articleJelang Tenggat, 74,45 Juta Wajib Pajak Telah Padankan NIK-NPWP
Menjelang batas akhir atau tenggatnya, jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan pemadanan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 74,45 juta Wajib Pajak.
27 Jun 2024
articleDJP: 99% Orang Pribadi Sudah Padankan NIK-NPWP
Sebanyak 73,2 juta Wajib Pajak Orang Pribadi atau 99% dari jumlah keseluruhan, sudah melakukan pemadanan Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
17 Mei 2024
articleDJP: 6,11 Juta Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut sebanyak 6,11 juta Wajib Pajak belum memadankan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
27 Mar 2024
articleTambahan Pajak 20% Tak Berlaku Jika NIK -NPWP Dipadankan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperjelas ketentuan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (TIN) yang berlaku sejak masa pajak Januari 2024. Terutama, mengenai perlakuan atas wajib pajak yang sudah melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP.
16 Feb 2024
articleKhusus Aplikasi Keuangan Pemerintah, NPWP 16 Digit Wajib Digunakan Pada Januari 2024
Mulai 1 Januari 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) haruskan wajib pajak instansi pemerintah dan badan gunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit, dalam layanan administrasi melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
5 Jan 2024
articleKetentuan Diubah, Batas Waktu Pemadanan NPWP Diperpanjang Hingga 30 Juni 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memperpanjang batas waktu perubahan format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari sebelumnya berlaku mulai 1 Januari 2024 menjadi 30 Juni 2024.
15 Des 2023
articleDJP Ungkap Alasan Perpanjangan Batas Waktu Aktivasi NPWP
Pemerintah resmi memperpanjang batas waktu aktivasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) format baru untuk wajib pajak orang pribadi, badan, instansi pemerintah dan cabang hingga tanggal 30 Juni 2024.
14 Des 2023
articleTarget Pemadanan NIK-NPWP Mundur ke Pertengahan 2024
Semula, Direktorat Jenderal Pajak berencana untuk memadankan seluruh NIK-NPWP pada 1 Januari 2024. Namun, kini diperpanjang menjadi pada pertengahan tahun 2024.
16 Nov 2023
articlePemadanan NPWP dengan NIK Kini Bisa Dilakukan Secara Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) rilis layanan pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dalam negeri dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Elektronik.
28 Mar 2023
articlePercepat Integrasi NIK-NPWP, DJP Akan Surati K/L dan Perbankan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyurati sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) serta perbankan, untuk mendorong integrasi Nomori Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
19 Des 2022
articleMelonjak, Jumlah WP Terdaftar Bertambah 16,5 juta di Tahun 2021
Jumlah wajib pajak (WP) terdaftar hingga akhir 2021 naik signifikan yaitu sebanyak 16,5 juta WP menjadi 66,3 juta dari tahun 2020 yang hanya berjumlah 49,8 juta WP.
1 Des 2022
