Tag
#Transaksi Elektronik
Menampilkan 1-8 dari 8 item
articleRegulasi PPN PMSE Direvisi, Pelaporan Kini Wajib Dilakukan Tiap Bulan
Direktorat Jenderal Pajak merevisi aturan PPN PMSE melalui PER-12/PJ/2025. Simak perbandingan lengkap dengan PER-12/PJ/2020, mulai dari perubahan istilah, tarif PPN, periode pelaporan, hingga mekanisme pencabutan penunjukan pemungut pajak.
25 Jun 2025
articleBI: Pembayaran Pajak Parkir Hingga PBB Bisa Gunakan QRIS
Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, kini Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sudah bisa digunakan untuk melakukan pembayaran berbagai jenis pajak daerah, seperti pajak parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta layanan retribusi lainnya.
30 Jan 2024
articleSetoran PPN PMSE per September 2023 Dekati Capaian 2022
Direktorat Jenderal Pajak mengungkap jumlah setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), hingga akhir September 2023 sebesar Rp 5,01 triliun.
5 Okt 2023
articleShadow Economy Masih Jadi Ancaman Penerimaan Pajak
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada 500.000 rekening yang tidak disertai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga berpotensi menggerus penerimaan pajak karena tidak tercakup dalam sistem perpajakan atau shadow economy.
30 Agu 2021
articleG7 Sepakati Pajak Minimum, Indonesia Siapkan Aturan Teknis Pajak Digital
Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan aturan teknis terkait pemungutan Pajak Penghasilan perusahaan digital menyusul disepakatinya tarif pajak minimum global sebesar 15% oleh tujuh negara kaya (G7).
15 Jun 2021
articlePerusahaan AS Perlu Waktu Penuhi Aturan Pajak Digital
Perusahaan-perusahaan digital asal Negeri Paman Sam mengaku memerlukan waktu setidaknya tiga bulan hingga secara sistem dan sumber daya manusia, untuk menjalankan kebijakan ini. Untuk itu, entitas asal AS ini akan terus menjalin komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
14 Jun 2020
articleDiskusi Bijak 3: Pemungutan Pajak Digital Sesuai Anjuran OECD
Ketentuan mengenai pengenaan pajak terhadap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan PMSE ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020, yang kemudian dituangkan dalam aturan yang lebih teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 48/PMK.03/2020.
14 Mei 2020
articlePemberlakuan Pajak Digital Tambah Penerimaan PPN Rp 10, 4 triliun
Pemberlakuan pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020, bisa menambah penerimaan dari sisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 10,4 triliun.
3 Apr 2020
