Tag
#UU Cipta Kerja
Menampilkan 1-16 dari 16 item
articleMA: Terbukti Pidana Pajak, Pelaku Bisa Bebas Vonis Penjara
MA melalui PMA Nomor 3 Tahun 2025 mengatur pelaku pidana pajak yang melunasi pokok dan sanksi pajak dapat dibebaskan dari hukuman penjara. Simak ketentuan lengkapnya.
2 Jan 2026
articleMUC Attorney at Law-Suryacipta, Kolaborasi Gelar Webinar Tentang Perppu Cipta Kerja
13 Feb 2023
articleAmbiguitas Omnibus Law Pasca Putusan ‘Setengah Hati’ Mahkamah Konstitusi
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta kerja inkonstitusional bersyarat dinilai ambigu dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
9 Des 2021
articleTentang Jam Kerja Ideal
Berapakah tepatnya jam kerja yang ideal? Belum ada jawaban yang pasti, ditambah lagi dengan datangnya pandemi. Ada yang menyebutkan 8 jam, ada yang kurang bahkan ada yang lebih dari itu.
8 Des 2021
articleMK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional
Selain menyatakan inkonstitusional sementara, majelis hakim MK juga meminta pemerintah untuk menangguhkan semua kebijakan strategis dan berdampak luas serta dilarang menerbitkan aturan pelaksanaan baru.
26 Nov 2021
articlePemerintah Ubah Skema RUU KUP Jadi Omnibus Law, Ini Alasannya.
Pemerintah tidak secara langsung menggunakan konsep omnibus law dalam merevisi ketentuan-ketentuan tersebut. Melainkan dengan merevisi ketentuan yang sudah ada, untuk memasukan substansi yang di atur di dalam UU lain.
10 Jun 2021
articlePPN Atas Penyerahan Konsinyasi vs Penyerahan Kepada Pedagang Perantara
UU Cipta Kerja menghapus penyerahan barang secara konsinyasi dari daftar transaksi yang terutang PPN, sedangkan penyerahan barang kepada pedagang perantara tetap terutang PPN. Meski memiliki kesamaan sifat, tetapi kedua jenis transaksi tersebut berbeda tafsir dan itu bisa menimbulkan masalah.
17 Mei 2021
articlePembebasan Pajak Dividen dan Pemangkasan Pajak Bunga Obligasi Resmi Berlaku
Pemerintah secara resmi menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, mengenai pembebasan pajak atas dividen dan pemangkasan pajak atas bunga obligasi.
24 Feb 2021
articleTermasuk PP Pajak Daerah, Pemerintah Teken 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Regulasi tersebut telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna laoly.
19 Feb 2021
articleMekanisme Pembebasan Pajak Dividen Mirip Tax Amnesty
17 Des 2020
articleDesember 2020, Menkeu Tetapkan Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga Terendah 0,53%
Sanksi administrasi perpajakan periode 1 Desember - 31 Desember 2020 ditetapkan Menkeu mulai dari 0,53% hingga 1,78%, sedangkan imbalan bunga ditetapkan rata 0,53% per bulan.
1 Des 2020
articleDiteken Jokowi, UU Cipta Kerja Resmi Berlaku
Penandatanganan ini dilakukan sebelum batas akhir pengesahan sebagaimana yang seharusnya, yaitu maksimal 30 hari. Karena jika mengacu pada tanggal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 5 Oktober, batas waktu pengesahan jatuh pada tanggal 5 November 2020.
3 Nov 2020
articleIni Ketentuan Umum Perpajakan yang Dirombak Omnibus Law
Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran imbalan bunga dan sanksi denda pajak menjadi lebih tinggi dari tingkat suku bunga acuan.
8 Okt 2020
articleUU Cipta Kerja Sah, Reformasi Regulasi Pajak Tuntas
Kluster perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah melengkapi omnibus law perpajakan yang sebagian lainnya telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang pengesahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020.
7 Okt 2020
articleGiliran Aturan PPN Ditabrak Omnibus Law Cipta Kerja
Pengusaha kena pajak yang belum menyerahkan barang atau jasa kena pajak serta yang melakukan ekspor bisa mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang atau jasa kena pajak.
7 Okt 2020
articleOmnibus Law Cipta Kerja Relaksasi Ketentuan Pajak Penghasilan
Undang-Undang Cipta Kerja turut merelaksasi sejumlah klausul dalam Undang-Undang PPh, antara lain mengubah sistem pemajakan menjadi berbasiskan teritorial, pengurangan objek pajak, penambahan kriteria dividen yang dikecualikan dari pajak, serta fleksibilitas penurunan tarif PPh Pasal 26.
6 Okt 2020
