DJP Siapkan Empat Rencana Aksi Penyidikan Perkara Pajak

JAKARTA-- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai proses penyidikan perkara pajak masih belum efektif, sehingga harus diperbaiki. Ada empat rencana aksi yang tengah dipersiapkan otoritas pajak untuk membuat proses penyidikan lebih efektif dan efisien.

Pertama, DJP akan menetapkan target perkara yang dinyatakan P-21, untuk setiap Kantor Wilayah DJP berdasarkan jumlah penyidik dan anggaran penyidikan.

Kedua, proses konsultasi dan koordinasi antar aparat penegak hukum akan dioptimalkan. Termasuk koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Ketiga, DJP akan memfokuskan penyidikan pidana perpajakan pada penggunaan faktur fiktif atau berdasarkan transaksi tidak sebenarnya, penerbit pajak dengan NPWP tidak valid. Kemudian akan difokuskan juga terhadap perkara SPT lebih bayar berisiko tinggi.

Terakhir, penyidikan juga akan fokus terhadap perkara yang merupakan pengembangan dari penyidikan yang ditangani kepada kewajiban perpajakan PPh dan penyidikan TPPU. Rencana aksi keempat, akan dilakukan asistensi dan supervisi ke Kanwil DJP untuk memperluas cakupan kasus.

DJP mengakui bahwa proses penyidikan perkara pajak saat ini membutuhkan waktu. Mengingat prosedur yang harus dilakukan memang harus sesuai dengan ketentuan. Sehingga dalam melakukan penghitungan dan pembuktian harus teliti dan dilengkapi alat bukti yang kuat.

Sebagai catatan, berdasarkan data Laporan Kinerja DJP tahun 2018, diketahui bahwa rata-rata penyelesaian proses penyidikan pidana pajak masih cukup lama, yaitu 18 bulan.