Pajak Integrasikan Data dengan BUMN

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengintegrasikan data perpajakan dengan data pemilik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Integrasi ini bertujuan mempercepat pembayaran pajak, sekaligus meminimalisir kesalahan.
Integrasi pertama berlangsung antara DItjen Pajak dengan PT Pertamina . Ini diresmikan dengan penandatanganan kerjasama antara DIrektur Jenderal Pajak dan DIrektur Utama PT Pertamina, yang disaksikan Menteri Keuang Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno, Rabu (21/2).
Integrasi ini meliputi data pembelian dan penjualan, pembayaran gaji, dan transaksi dengan pihak ketiga lainnya secara otomasi pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui fasilitas elektronik seperti e-faktur (faktur pajak), e-bupotput (bukti potong/pungut), e-billing (pembayaran), dan efiling (pelaporan SPT).
Data realtime akan langsung bias di-share antara Pertamina ke DItjen Pajak. “Sehingga kemungkinan terjadi dispute, dan pada akhirnya pembahasan mengenai kurang bayar, menjadi lebih kecil terjadi,” Kata Sri MUlyani, seusai acara peresmian kerjasama kemarin.
Menteri BUMN Rini SOemarno mengatakan, kerjasama ini juga untuk menjaga keuntungan BUMN agar tidak tergerus karena kesalahan tertentu, sehingga bias bayar dividen kw pemerintah. Ini adalah komitmen BUMN untuk menjalankan good governance dan transparan secara menyeluruh. “Kami berkomitmen Pertamina yang pertama. Saya targetkan harus ada 30 atau merepresentasikan seluruh BUMN,” jelas Rini.
Dirjen Pajak Robert Pakpahan menerangkan, integrasi pajak dengan 30 BUMN akan dilakukan satu per satu. “Sebagai awal kerjasama kami dan BUMN, ada delapan BUMN yang akan kerjasama, yakni Pertamina, PLN (PT Perusahaan Listrik Negara), Telkom, PGN (PT Perusahaan Gas Negara), dan empat Bank Himbara, yakni Mandiri, BTN, BNI, BRI,” terang Robert.
Lalu, DItjen Pajak juga mengembangkan kerjasama serupa dengan pihak swasta. Itu antara lain dengan PT Astra INtrenasional Tbk, PT Astra Honda Motor, dan Telkomsel. “Dengan begini cost compliance lebih rendah. E-audit juga bias dimunkimkan setelah kerjasama. Ini juga mendukung kemudahan bebisnis,” tandas Robert.
Harian Kontan