Pelaporan SPT Pajak Belum Bisa Bikin Happy
JAKARTA. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun ini masih minim. Menjelang batas akhir pelaporan SPT pada 31 Maret 2018, baru 2 juta SPT yang masuk ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Padahal, ada 17 juta WP yang wajib lapor SPT pada tahun ini.
Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, sampai Rabu, 28 Februari 2018 pelaporan SPT baru mencapai sebanyak 2 juta wajib pajak. Dari jumlah itu sebagian besar WP melakukan pelaporan secara online melalui e-filing.
“Belum tahu persis detilnya, harus dicek dulu,” jelas Hestu, disela-sela acara Penandatanganan Kerjasama antara DItjen Pajak dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Pejaten, Jakarta selatan, Rabu (28/2).
Kondisi ini kontras dengan usaha Ditjen Pajak meningkatkan kepatuhan WP dalam melaporkan SPT. Sebab sosialisasi pelaporan terus digencarkan kantor pajak belakangan, baik melalui kegiatan langsung, hingga menggunakan media social dan media elektronik.
Ditjen Pajak juga sudah mengirimkan surat elektronik ke WP untuk segera melaporkan SPT. “Kami sudah email blast kepada 972.000 peserta tax amnesty, mengingatkan mereka bahwa punya kewajiban untuk melakukan penyampaian laporan penempatan harta, yang jatuh temponya orang pribadi, peserta itu memang akhir Maret, kalau badan pada April,” jelas Hestu.
Bentuk Satgas
Ajakan pelaporan SPT bahkan turut melibatkan Presiden Joko WIdodo (Jokowi). “Hari ini saya melaporkan SPT tahunan pajak melalui e-filing. Nih, dan saya sudah mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya,” kata Jokowi dalam video yang menjadi viral di media sosial.
DIrektur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengapresiasi ajakan pelaporan SPT oleh Presiden. “Pimpinan Negara Presiden Jokowi sudah kasih contoh, pada 26 Februari sudah mengisi dan melaporkan SPT secara e-filing dan caranya mudah bias dikantor sendiri,” kata Robert.
Selain dengan sosialisasi, DItjen Pajak membentuk Satuan Tugas (SATGAS) yang ditempatkan di kantor pusat, dan kantor wilayah. Hal ini disiapkan untuk mengantisipasi banyaknya masa yang dating untuk melaporkan SPT PPh perorangan menjelang batas akhir pelaporan 31 Maret 2018. Sedangkan SPT badan pada 30 April 2018.
