Pemotongan Pajak Trump Bikin Fiskal 2019 Defisit 1 Trilyun
Komite yang Bertanggung Jawab untuk Anggaran Federal atau Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) mengatakan bahwa tinta merah untuk defisit fiskal Amerika Serikat tahun 2019 bisa meningkat menjadi US$1,12 trilyun. Bahkan jika terus berlanjut defisit itu akan tembus mencapai rekor US$ 2 trilyun tahun 2027 mendatang.
Jika ini terjadi, defisit ini akan menjadi pertama sejak 2012 lalu. Sebelumnya, komite pengawas anggaran tersebut sempat perkirakan defisit antara belanja pemerintah dan pendapatan pajak tahunan mencapai US$ 983 milyar pada 2019 nanti. Perkiraan ini berdasarkan koreksi pembetulan pajak yang menamabah US$ 1,5 trilyun untuk hutang nasional selama sebuah dekade.
Namun estimasi tersebut dibuat usang setelah adanya "shutdown" pemerintahan federal AS pada Sabtu (19/1) hingga Selasa (23/1) lalu. Ini terjadi karena deadlock perselisihan Partai Republik dan Partai Demokrat yang tak sepaham untuk anggaran Pemerintah Tahun 2018 ini.
Kongres dalam beberapa hari mendatang diharapkan akan melakukan pertimbangan untuk menghentikan "gap" tagihan pendanaan yang dibutuhkan pada 8 Februari nanti. Anggota parlemen juga ingin melewati dana bantuan bencana dan mereka mengejar kesepakatan untuk menaikkan anggaran belanja.
Pakar anggaran, Stan Collender memperkirakan defisit trilyun dolar pada Oktober nanti akan menjadi hal "normal baru" di bawah Presiden Donald Trump. Trump dan rekan-rekan Republikan mengendalikan Gedung Putih dan kedua majelis Kongres.
Di era Presiden Barack Obama setidaknya ada empat defisit US$1 trilyunan yang terjadi secara berturut-turut. Tapi ini akibat krisis keuangan bersejarah, resesi dan pengeluaran stimulan. "Selama tahun-tahun Trump, defisit terjadi terutama karena perubahan legislatif, seperti pemotongan pajak," kata Collender dilansir dari Reuters.
Sebelum perombakan pajak diberlakukan, Laporan The Congressional Budget Office (CBO) Juni 2017 lalu memperkirakan defisit pemerintah AS akan mencapai trilyun dolar pada fiskal 2022. Laporan terbaru mengenai itu seharusnya sudah dirilis, namun pihak CBO mengaku hal itu tertunda, karena proyeksi itu harus mencerminkan undang-undang perpajakan baru.
Gatra
