Renegosiasi Kontrak Freeport Tak Ubah Skema Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan bahwa renegosiasi perpanjangan kontrak tambang PT Freeport Indonesia kemungkinan tidak akan mengubah ketentuan perpajakan hingga izin konsesi berakhir (nail down).

Hal ini guna memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun Freeport, terkait pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu.

Sebelumnya, pemerintah meminta agar skema perpajakan Freeport harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, atau menggunakan skema prevailing.

Menurutnya, pemerintah akan melihat berbagai aturan terkait untuk menetapkan detil skema perpajakan Freeport di kemudian hari. Intinya, dengan skema yang akan ditetapkan nantinya kontribusi pajak dari Freeport akan meningkat dibandingkan bila memakai ketentuan sebelumnya.

Sebelumnya, perundingan panjang antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia akhirnya berujung pada kepastian pelepasan 51% saham perusahaan tambang raksasa AS itu kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, Freeport juga setuju membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian yang harus selesai Januari 2022.