#Administrasi Perpajakan

Pajak Natura dan Paradoks dalam Biaya Kepatuhan

Pajak natura pasca UU HPP meningkatkan kompleksitas administrasi perpajakan serta menambah biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak dan perusahaan.

12 Jun 2026

Modernisasi Administrasi Pajak, Indonesia Terima Pinjaman ADB Rp8 triliun

Indonesia menerima pinjaman ADB senilai Rp8 triliun untuk modernisasi administrasi pajak melalui Coretax, guna meningkatkan pelayanan, kepatuhan, dan menekan penghindaran pajak

14 Agu 2025

Pahami PER-11/2025 Lewat Webinar MUC BIJAK: Pembaruan SPT di Era Coretax

Webinar MUC BIJAK Vol. 4 membahas Peraturan Dirjen Pajak PER-11/2025 yang memperbarui ketentuan pelaporan SPT Masa dan Tahunan. Regulasi ini menyelaraskan proses administrasi perpajakan dengan sistem Coretax yang mulai berlaku pada 2025.

3 Jul 2025

Kamu Bisa Coba Coretax Sekarang, Gunakan Versi Pra-implementasinya

Meski baru diimplementasikan tanggal 1 Januari 2025, wajib pajak sudah bisa mengakses sistem Coretax, sebagai tahapan pra-implementasi hingga 31 Desember 2024.

8 Jan 2025

Simulator Coretax Dirilis, Yuk, Coba Sistem Pajak Baru yang Canggih!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) luncurkan simulator sistem administrasi perpajakan baru Coretax sebagai sarana untuk memperkenalkan menu-menu dan layanan pada aplikasi tersebut.

30 Sep 2024

Lewat  Core Tax System DJP Pusatkan Pemeriksaan Pajak

Menurut Ketua Sub Tim Manajemen Komunikasi Tim Pelaksana Program Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) DJP Eliza Rahel, salah satu aspek kepastian hukum yang ditimbulkan di antaranya terkait proses pemeriksaan yang akan dilakukan secara terpusat.  

1 Des 2022

Kejar Penghindaran pajak, Pemerintah Italia Gunakan Kecerdasan Buatan 

Kecerdasan yang tengah dikembangkan di negeri Pizza itu bernama Algoritma VeRa yang mampu membandingkan nilai pendapatan, rekening dan pembayaran elektronik dengan pengajuan pajak.

1 Nov 2022

Tak Punya NIK, DJP Siapkan Identitas Khusus Untuk Wajib Pajak Badan

21 Jan 2022

Lebih Rendah, Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga Januari 2021 Ditetapkan

Dalam beleid tersebut besaran sanksi administrasi yang ditetapkan beragam mulai dari yang terendah sebesar 0,51% hingga yang tertinggi sebesar 1,76%. Sedangkan besaran imbalan bunga ditetapkan sebesar 0,51%.

8 Jan 2021

Siap-siap, 45 Layanan Pajak Akan Diotomasi Hingga 2024

Otomasi layanan perpajakan dilakukan untuk mengurangi interaksi petugas dengan wajib pajak.

30 Des 2020

Ini Cara Ubah Status Non-Efektif Lewat Kring Pajak

Wajib pajak non-efektif merupakan wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif, akan tetapi otoritas belum menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-nya.

24 Des 2020

Bank Dunia: Penerimaan Pajak Masalah Indonesia Pasca Pandemi

Dalam laporan terbarunya yang bertajuk Kajian Belanja Publik Indonesia: Untuk Hasil yang Lebih Baik, Bank Dunia menyebut Pandemi Covid-19 membuat upaya pemerintah dalam menutup kesenjangan pada modal manusia dan infrastruktur di Indonesia semakin sulit. Kesenjangan tersebut telah menghambat daya saing dan kemampuan menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

25 Jun 2020

Mulai 15 Juni, Sebagian Layanan Perpajakan Tatap Muka Dibuka Lagi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membuka kembali layanan perpajakan secara tatap muka mulai tanggal 15 Juni 2020. Sebelumnya, otoritas pajak menghentikan layanan perpajakan tatap muka sejak tanggal 16 Maret 2020, untuk meredam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), termasuk layanan diantranya layanan VAT Refund untuk turis asing.

12 Jun 2020

Bersiap New Normal, Sebagian Pegawai DJP Mulai Ngantor

Sebagian pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  mulai menjalankan kegiatannya di kantor atau Work From Office (WFO), sejak 2 Juni 2020. Sebelumnya DJP memberlakukan Work From Home (WFH) untuk seluruh pegawainya sejak 16 Maret 2020, menyusul status tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terpaksa menjalani WFH. 

3 Jun 2020

Implikasi Pajak Atas Tambahan Modal Non-Tunai

Bagaimana implikasi perpajakan terhadap perusahaan dan pemegang saham—yang menyetorkan aset—atas rencana inbreng tersebut? Simak Tax Clinic berikut ini. 

11 Mei 2020

Pentingnya Independensi dan Keterbukaan dalam Proses Keberatan Pajak

Otoritas pajak di mana pun, tidak terkecuali di Indonesia, sudah punya perangkat hukum untuk menyelesaikan sengketa. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga prinsip keadilan perpajakan. Baik fiskus maupun pembayar pajak punya hak yang sama untuk menempuh langkah hukum jika dirasa pelaksanaan ketentuan kurang berlaku adil.

15 Jan 2020

Bukan Hanya Paham, Tapi Juga Percaya DJP

DJP sudah cukup berhasil membangun image yang berbeda, yakni menjadi lembaga pemerintah yang terbuka terhadap masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan media sosial, seperti twitter, Instagram dan Youtube menjadi sarana efektif dalam membagikan informasi kepada masyarakat.

4 Des 2019

Menyoal Restitusi dan Hak Wajib Pajak

Restitusi sejatinya merupakan hak dasar Wajib Pajak yang, sebaliknya, menjadi kewajiban bagi otoritas pajak. 

24 Mei 2019

Babak Baru Kebijakan Pajak Pasca Tax Amnesty

Program Amnesti Pajak memang telah berakhir pada 31 Maret 2017, genap 9 (sembilan) bulan sejak mulai dirilis pada pertengahan tahun lalu. Namun, efek sampingnya masih dirasakan oleh Wajib Pajak sampai saat ini.

24 Agu 2017