Tag
#Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Menampilkan 1-5 dari 5 item
articleTahun 2025: Debut KSO dalam Pelaporan SPT PPh Badan
Debut pelaporan SPT PPh Badan KSO dimulai pada tahun 2025. Simak ketentuan terbaru PMK 79/2024, kriteria wajib NPWP, serta dampaknya bagi anggota KSO dalam menghadapi implementasi Coretax.
31 Mar 2026
articlePMK 112/2025 Perkuat Wewenang DJP Uji Penghindaran Status BUT Terkait P3B
Aturan baru PMK 112/2025 memberi DJP wewenang lebih luas mencegah penghindaran status BUT dalam P3B, dengan pendekatan substansi sejalan standar OECD dan MLI.
22 Jan 2026
articleMengenal Formula Apportionment, Alternatif Pemajakan Ekonomi Digital
Formula Apportionment menjadi alternatif pembagian hak pemajakan di era ekonomi digital. OECD mengusulkan metode ini untuk mengalokasikan laba perusahaan digital lintas negara, meski konsensus global masih terhambat.
12 Agu 2025
articlePMK 172/2023 Perjelas Kewajiban BUT Terkait Transaksi Afiliasi
Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023) memberikan pedoman lebih jelas, bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa.
1 Feb 2024
articleKetentuan Biaya Pengurang Penghasilan Bruto yang Wajib Dipahami Perusahaan BUT
Untuk menghitung besarnya PPh terutang, BUT perlu mencari terlebih dahulu besarnya penghasilan neto, dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang.
19 Jan 2021
