#Fasilitas Perpajakan

Sederet Insentif Pajak dalam RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia

RUU PFII mengatur pembentukan financial center beserta insentif pajak berupa fasilitas PPh, PPN, PPnBM, dan kepabeanan guna menarik investasi.

15 Jul 2026

Kode Faktur 010 vs 070: Kesalahan Kecil yang Bisa Berujung Tagihan Pajak

Perbedaan kode faktur 010 dan 070 dalam transaksi kawasan berikat dapat memicu risiko koreksi hingga tagihan pajak akibat kesalahan administratif. Artikel ini membahas dampak penggunaan kode faktur yang tidak tepat serta pentingnya pendekatan proporsional dalam penegakan aturan pajak.

19 Feb 2026

Tax Holiday di IKN: Durasi Lebih Panjang, Nilai Investasi Lebih Rendah

Pemerintah akhirnya merilis aturan detil mengenai pemberian fasilitas perpajakan di Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra yaitu kawasan tertentu di pulau Kalimantan yang dibentuk sebagai superhub ekonomi IKN. 

28 Mei 2024

Berlaku 1 Juli 2023, Ketentuan Pajak Natura Akhirnya Dirilis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya merilis ketentuan teknis mengenai pemajakan atas natura dan/atau kenikmatan, lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.

12 Jul 2023

Bank Dunia: Pembebasan PPN Sebaiknya Dihapus

Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia untuk menghapus fasilitas pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasayang dianggap meningkatkan kesenjangan ekonomi di Indonesia.

10 Mei 2023

Realisasi Insentif Pajak Koroporasi Lampaui Target

Beberapa jenis insentif yang sudah di atas pagu di antaranya fasilitas pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 hingga 50% yang tercatat sudah mencapai Rp 1,41 triliun atau 160,57% dari pagu yang ditetapkan yaitu Rp 880 miliar.

21 Des 2022

Pemerintah Tambah Fasilitas Pajak di Ibu Kota Negara Baru

Sejumlah insentif akan diberikan pemerintah kepada investor dan pelaku usaha di Ibu Kota Negara Baru, seperti super tax deduction, pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dan tax holiday.

20 Sep 2022

Insentif Pajak Impor Alkes Disetop

Adapun fasilitas yang dimaksud adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor untuk produk-produk kesehatan yang diperlukan untuk menangani penyebaran Covid-19.

3 Jun 2022

Bea Cukai Klaim Fasilitas KITE Mampu Genjot Ekspor Pengusaha IKM

3 Jun 2022

Prosedur Perizinan dan Fasilitas Usaha Jaringan Telekomunikasi

Pemerintah Indonesia mempermudah dan memberikan fasilitas bagi investor asing dan domestik di industri jaringan telekomunikasi guna mempercepat perluasan jaringan telekomunikasi hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Bagaimana prosedur perizinan usaha dan fasilitas yang disediakan, simak penjelasan MUC Attorney at Law berikut ini. 

11 Feb 2022

Diskon Pajak Rumah Baru Diperpanjang Hingga Juni 2022

Pemerintah akan memperpanjang diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian rumah baru hingga Juni 2022. 

31 Des 2021

Termasuk Barang Strategis, LNG Bebas PPN

Pemerintah memasukan liquifield naturan gas (LNG) sebagai salah satu barang kena pajak yang dianggap bersifat strategis, sehingga berhak mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN impor.

3 Sep 2021

Ketentuan Diubah, Impor Oksigen masuk daftar Penerima Fasilitas Perpajakan. 

Beberapa fasilitas yang diberikan berupa pembebasan bea masuk, pembebasan cukai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), serta pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

21 Jul 2021

Insentif Covid-19 Diperpanjang, Sektor Usaha Penerima Dipersempit

Pemerintah memperpanjang enam bulan pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 hanya untuk sektor usaha tertentu yang dinilai masih belum pulih. 

15 Jul 2021

Meluruskan Kekeliruan Fasilitas Bebas PPN Atas Barang Strategis

Semangat dari fasilitas pembebasan PPN atas barang strategis sangat baik. Sayangnya, pada tataran pelaksanaannya kadang terjadi kekeliruan dalam mendefinisikan "penyerahan barang kena pajak" sehingga perlu diluruskan agar tidak merugikan wajib pajak.

6 Feb 2021

Insentif Pajak Terdampak Covid-19 Diperpanjang, Cakupan Diperluas.

Insentif bagi wajib pajak terdampak pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diperpanjang selama enam bulan, hingga akhir Juni 2021. Selain diperpanjang, pemerintah juga memperluas cakupan penerima insentif.

3 Feb 2021

Batas Waktu Realisasi Tax Holiday Akan Dipangkas

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memangkas jangka waktu realisasi investasi yang mendapat fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday.

27 Jan 2021

Estimasi Belanja Perpajakan 2019 Naik 14,24%

1 Jan 2021

Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Ditambah Jadi 50%

Pemerintah menambah besaran pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dari 30% menjadi 50%, mulai masa pajak Juli 2020 hingga Desember 2020. 

24 Agu 2020