Tag
#Pajak Penghasilan Pasal 21/26
Menampilkan 1-6 dari 6 item
articleSanksi dan Denda Jika Perusahaan Telat Bayar dan Lapor PPh 21 Karyawan
Telat bayar atau lapor PPh 21 karyawan bisa berujung denda dan bunga administrasi. Artikel ini membahas jatuh tempo, dasar hukum, besaran sanksi, serta cara menghitung dan membayar denda agar perusahaan tetap patuh di era digital perpajakan.
20 Apr 2026
articleGunakan Asuransi Asing Untuk Proteksi Bisnis, Begini Hitung Pajaknya
Menggunakan asuransi asing bisa lindungi bisnis lintas negara, tapi ada konsekuensi pajak. Pahami tarif PPh Pasal 26, pemotongan, dan kewajiban administrasinya di sini.
8 Okt 2025
articlePajak Ditanggung, Karyawan Sektor Pariwisata Dapat Tambahan Penghasilan
Pemerintah memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan sektor pariwisata dengan gaji maksimal Rp10 juta per bulan. Berlaku 2025–2026, insentif ini dianggarkan Rp120 miliar pada 2025 dan Rp480 miliar pada 2026 untuk 552 ribu pekerja.
16 Sep 2025
articleFasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas
Pemerintah berencana memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sesuai PMK 10/2025. Rencana ini akan menambah cakupan industri penerima dan berlaku untuk masa pajak Januari–Desember 2025.
12 Sep 2025
articlePemerintah Siapkan Aturan Pajak Khusus Fintech
Ada dua jenis pajak yang akan dikenakan untuk aktivitas pemberian jasa yang dikenal juga dengan istilah pinjaman online (pinjol) tersebut. Pertama terkait ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kedua, terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh).
26 Feb 2021
articleIsu Pajak di Tengah Polemik Kenaikan BPJS Kesehatan
Selama ini, iuran BPJS Kesehatan karyawan—yang 4%-nya ditanggung pemberi kerja atau perusahaan—dianggap sebagai penghasilan karyawan sehingga dikenakan PPh Pasal 21. Kalau semangat kontribusi atau membantu negara, seharusnya iuran BPJS Kesehatan bebas pajak.
29 Mei 2020
