Tag
#Pedoman Transfer Pricing
Menampilkan 1-15 dari 15 item
articleMelalui Pendampingan APA, MUC Consulting Dorong Kepastian Pajak dan Minimalkan Sengketa
Pendampingan APA oleh MUC Consulting membantu wajib pajak memperoleh kepastian pajak atas transaksi afiliasi dan meminimalkan sengketa transfer pricing. Melalui skema Unilateral Advance Pricing Agreement (UAPA), perusahaan dapat mengelola risiko pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memastikan penerapan arm’s length principle secara konsisten.
17 Apr 2026
articleSingapura Resmi Adopsi Amount B, Bagaimana dengan Indonesia?
Singapura resmi mengadopsi Amount B melalui SSA untuk menyederhanakan penentuan harga transaksi afiliasi. Artikel ini membahas mekanisme uji coba, potensi pajak berganda, tantangan implementasi, serta arah kebijakan Indonesia terkait Amount B.
3 Des 2025
articleSimultaneous Tax Examination, Alternatif Cegah Pajak Berganda dalam Sengketa Transfer Pricing
Dalam sengketa transfer pricing antarnegara, STE menjadi alternatif penting untuk mencegah pajak berganda. Simak bagaimana STE, berdasarkan PER-10/PJ/2025, menawarkan solusi kolaboratif dibanding mekanisme MAP yang selama ini kurang efektif.
27 Jun 2025
articleMengenal Ragam Metode Penentuan Harga Transfer
Untuk memastikan penetapan harga transfer yang dilakukan oleh korporasi grup usaha sejalan dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), perlu dipahami berbagai metode penetapan harga transfer yang tepat.
13 Nov 2024
articleSolusi PBB Tingkatkan Kepatuhan Transfer Pricing Secara Tuntas
Di tengah semakin kompleksnya proses bisnis global yang dipengaruhi oleh rantai pasok internasional dan perkembangan teknologi, kepatuhan terhadap regulasi transfer pricing menjadi kunci bagi negara berkembang untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan negara.
7 Okt 2024
articleOECD dan IGF Kolaborasi Rilis Kerangka Kerja Transfer Pricing Penjualan Mineral
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF) merilis dokumen terkait kerangka kerja transfer pricing untuk bisnis di sektor pertambangan.
19 Sep 2024
articlePengertian, Sejarah dan Implementasi Arm’s Length Principle di Indonesia
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKPU) alias Arm’s Lenght Principle (ALP), menjadi instrumen sentral dalam menentukan, apakah suatu transaksi yang melibatkan pihak afiliasi memang wajar atau dianggap aktivitas penghindaran pajak. Karenanya, penting bagi setiap pihak untuk memahami pendekatan, latar belakang serta implementasi ALP di Indonesia.
1 Agu 2024
articleMemahami Ragam Pendekatan Dalam Penyusunan TP Doc
Pemilihan pendekatan oleh Wajib Pajak, akan berdampak pada TP Doc yang dihasilkan. Agar Wajib Pajak bisa membedakan dari masing-masing pendekatan kami uraikan dalam tulisan berikut.
1 Agu 2024
articleMenilik Pedoman Transfer Pricing Pemerintah UEA
Perlahan tapi pasti pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) semakin terus memperkaya kebijakan perpajakannya. Terbaru, UEA melalui The UAE Federal Tax Authority (FTA) merilis petunjuk implementasi peraturan transfer pricing bagi wajib pajaknya.
6 Mei 2024
articleDilema Tahun Tunggal atau Jamak Sebagai Data Pembanding Harga Transfer
Pemilihan data pembanding saat melakukan analisis kesebandingan atas penggunaan harga transfer (transfer pricing), menjadi sangat krusial serta membutuhkan pertimbangan komprehensif. Terdapat dua kategori data yang bisa digunakan, yaitu data tahun tunggal atau single year dan data tahun jamak atau multiple year yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda, mana yang lebih baik?
22 Mar 2024
articleKonsolidasikan Regulasi Terkait Transfer Pricing, Simak Uraian PMK 172/2023 Berikut
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan pada 29 Desember 2023 menetapkan peraturan baru terkait transfer pricing, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa (PMK 172/2023).
31 Jan 2024
articlePMK 172/2023 Atur Ulang PPN Transaksi Afiliasi, DJP Berwenang Sesuaikan Harga Jual
Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini berwenang untuk melakukan penyesuaian atas harga jual atau nilai penggantian, sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
18 Jan 2024
articlePMK 172 Tahun 2023 Pertegas Ketentuan Ex-Ante dalam Peraturan Transfer Pricing
Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023, pemerintah Indonesia mempertegas penggunaan pendekatan Ex-Ante dalam penyusunan Dokumen Lokal (Local File) dan Dokumen Induk (Master File), sebagai bagian dari laporan dokumentasi harga transfer atau Transfer Pricing Documentation (TP Doc).
15 Jan 2024
articleKetentuan Baru Dirilis, Penyampaian TP Doc Maksimal 1 Bulan Sejak Permintaan
Pemerintah mengatur batas waktu penyampaian laporan dokumentasi penentuan harga transfer atau transfer pricing documentation (TP Doc), menjadi maksimal 1 bulan sejak diminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
12 Jan 2024
articleCegah Penghindaran Pajak, PP 55/2022 Adopsi Ketentuan Biaya Pinjaman Baru
Metode tersebut akan membandingkan antara pendapatan usaha sebelum dikurangi pinjaman, pajak, penyusutan dan amortisasi (EBITDA) atau Earning Stripping Rules (ESR). Metode ini juga dikenal dengan istilah lain, seperti Fixed Ratio, Interest-to-Profits Ratio.
1 Feb 2023
