Tag
#Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Menampilkan 1-9 dari 9 item
articlePengertian dan Penggunaan Faktur Pajak Digunggung
Pahami pengertian, syarat, dan penggunaan Faktur Pajak digunggung sesuai PER-11/PJ/2025, termasuk ketentuan bagi PKP pedagang eceran.
16 Jul 2026
articlePPN atas Penyerahan Kuda Kavaleri Ditanggung Pemerintah
Melalui PMK 61/2025, pemerintah menanggung PPN penyerahan kuda kavaleri dan perlengkapannya, berlaku 1 September–31 Desember 2025.
4 Sep 2025
articleNon PKP Boleh Terbitkan Faktur?
Pembuatan Faktur Pajak merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak. Namun bagaimana apabila Wajib Pajak belum dikukuhkan sebagai PKP namun melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, apakah tetap wajib membuat Faktur Pajak?
10 Jul 2024
articleMenyoal Inkonsitensi Penerapan PPN Jasa Agen Asuransi
Kebijakan PPN jasa agen asuransi dinilai membingungkan dan inkonsisten dengan kebijakan yang berlaku umum, serta berpotensi menambah beban dan risiko sanksi administrasi.
17 Nov 2022
articleOptimalkan Pajak Digital, Bank Dunia Sarankan Indonesia Pangkas Treshold PKP
Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia untuk menurunkan nilai treshold tersebut. Sebab, dengan ambang batas yang lebih tinggi akan mempersempit basis pajak.
1 Agu 2021
articlePemerintah Turunkan Treshold Pengusaha Kena Pajak
Mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang (UU) Tentang PPN, yang termasuk ke dalam PKP adalah wajib pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun.
4 Jun 2021
articleAturan Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23 atau 26 Diperluas
Dalam beleid yang ditetapkan tanggal 10 Juni 2020 itu, DJP mewajibkan setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama untuk membuat bukti potong dan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 23 atau 26. Kewajiban ini berlaku mulai masa pajak Agustus 2020.
18 Jun 2020
articleMenyoal PPN Atas Pemberian Cuma-Cuma di Tengah Pandemi Covid-19
Bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak (BKP) oleh perusahaan selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang timbul dari kepedulian sosial di masa pendemi?
7 Apr 2020
articleUMP Naik, Pengusaha Bisa Minta Penangguhan
Bagaimana jika pengusaha tidak sanggup membayar upah pekerja seperti yang ditetapkan pemerintah? Solusi sementara bisa berpegang pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
18 Des 2017
