Tag
#Peraturan Pajak
Menampilkan 1-13 dari 13 item
articleRestitusi Pajak Naik Tajam, Pemerintah Gandeng BPKP Telusuri Kebocoran
Restitusi pajak melonjak di awal 2026, pemerintah perketat verifikasi dan gandeng BPKP untuk audit potensi kebocoran.
13 Apr 2026
articleKetentuan Restitusi Pendahuluan Kontrak Investasi Kolektif Diubah
DJP rilis PER-16/PJ/2025, aturan restitusi pajak terbaru 2025 bagi wajib pajak berisiko rendah, termasuk kontrak investasi kolektif.
22 Agu 2025
articleKemenkeu: Tax Holiday Jadi Favorit Industri Pionir
Kementerian Keuangan mengungkapkan, tax holiday adalah salah satu insentif pajak yang paling diminati oleh industri pionir.
16 Jan 2025
articleDJP: Kelebihan Bayar PPN 12% Akan Dikembalikan
DJP memastikan bahwa Wajib Pajak yang telah membayar PPN 12% pada 2025, dapat mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut
3 Jan 2025
articleBeri Kepastian Hukum, Ketentuan Pajak Khusus Untuk KSO Dirilis
Pemerintah menerbitkan ketentuan pajak khusus untuk Kerja sama Operasi (KSO), yaitu badan yang berbentuk pengaturan bersama antaranggota KSO untuk mengendalikan hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas.
13 Nov 2024
articleKetentuan Diubah, Batas Waktu Pemadanan NPWP Diperpanjang Hingga 30 Juni 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memperpanjang batas waktu perubahan format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari sebelumnya berlaku mulai 1 Januari 2024 menjadi 30 Juni 2024.
15 Des 2023
articleMiliki Peranan Penting, Kenali Sejumlah Fungsi Pajak di Indonesia
Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, pajak memiliki sejumlah peranan penting. Selain untuk membiayai pembangunan, pajak juga memiliki fungsi-fungsi lainnya.
25 Jul 2022
articleMinimalkan Penyalahgunaan Tax Treaty, Prosedur Penelitian SKD Diterbitkan
Untuk meminimalisir penyalahgunaan fasilitas perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau yang biasa disebut tax treaty, otoritas pajak menerbitkan panduan penelitian dokumen surat keterangan domisili.
8 Jun 2021
articleAturan Teknis Klaster Perpajakan Omnibus Law Rampung Tiga Bulan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera siapkan aturan teknis klaster perpajakan dalam Omnibus Law bernama Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Meskipun hingga kini aturan sapujagat tersebut belum juga dirilis pemerintah, namun otoritas fiskal berkomitmen akan menyiapkan regulasi pendukung maksimal dalam tiga bulan.
27 Okt 2020
articleAS Bidik Negara-negara yang Berlakukan Pajak Digital, Global Terancam Memanas
AS melakukan investigasi terhadap negara-negara yang menerapkan pajak digital, termasuk Indonesia. Hal ini dipicu kekhawatiran penerapan pajak digital yang menyasar perusahaan-perusahaan OTT asal AS seperti Facebook, Google atau Amazon diterapkan secara tidak adil.
3 Jun 2020
articlePermudah Pengawasan, DJP Tempatkan Pelaku e-Commerce Dalam KPP Khusus
Aturan ini dikeluarkan setelah pemerintah memutuskan untuk mengubah konsep perpajakan terhadap BUT yang sebelumnya berdasarkan kehadiran fisik, menjadi berdasarkan kehadiran ekonomi signifikan, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020.
6 Mei 2020
articleMenyoal PPN Atas Pemberian Cuma-Cuma di Tengah Pandemi Covid-19
Bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak (BKP) oleh perusahaan selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang timbul dari kepedulian sosial di masa pendemi?
7 Apr 2020
articleIni Jenis-jenis Pungutan Pajak Paling Aneh di Dunia
Pada umumnya pajak digunakan untuk kepentingan umum. Namun, bagaimana jika kita harus membayar pajak untuk hal-hal yang kurang masuk akal, seperti pajak untuk tato sampai pajak labu
31 Mar 2020
