#Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI)

DJP Wajib Laporkan Pemanfaatan Data dari Instansi dan Lembaga

PMK 8/2026 mewajibkan DJP menyampaikan laporan pemanfaatan data perpajakan yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Aturan ini juga memperluas jumlah institusi yang wajib menyampaikan data kepada DJP menjadi 105 instansi. Simak ketentuan baru dan kewenangan DJP meminta tambahan data untuk kepentingan perpajakan.

28 Feb 2026

Cakupan Rekening Diperluas, E-Money Wajib Dilaporkan dalam AEOI

Pemerintah memperluas cakupan laporan AEoI mencakup E-Money dan CBDC. Ketentuan baru juga perkuat identifikasi rekening dan pelaporan informasi pengendali.

5 Nov 2025

DJP Konsolidasikan Aturan Pertukaran Informasi Untuk Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan PER-10/PJ/2025 yang mengonsolidasikan aturan pertukaran informasi untuk perpajakan lintas negara, termasuk mekanisme permintaan, spontan, dan otomatis, serta kerja sama investigatif seperti competent authority meetings, tax examinations abroad, dan simultaneous tax examinations.

30 Jun 2025

Diperbarui, Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Tujuan AEoI Indonesia Bertambah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan pembaruan daftar negara atau yurisdiksi partisipan maupun tujuan pelaporan terkait implementasi pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange Financial Account Information (AEoI).

4 Mar 2024

Tak Lagi Manual, Pelaksanaan AEoI Kini Gunakan Aplikasi Khusus

Selama ini, pemberian data keuangan atas dasar permintaan DJP yang terdiri dari informasi, bukti atau keterangan (IBK) itu dilakukan secara manual, yaitu menggunakan jasa pos atau ekspedisi. 

22 Jun 2022

Daftar Yurisdiksi Partisipan AEoI Bertambah

Penambahan ini dilakukan sesuai dengan bertambahnya jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.

11 Mar 2022

Jutaan Informasi Diterima, DJP Sulit Identifikasi Data AEoI

18 Mei 2021

DJP Tambah Yuridiksi Anggota dan Tujuan Pelaporan Dalam AEoI

Penambahan daftar negara partisipan dan tujuan pelaporan AEoI tindak lanjut dari jumlah Yuridiksi yang telah menandatangani atau mengaktivasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.

23 Apr 2021

DJP dan Otoritas Pajak Australia Sepakat Bertukar Informasi

Kerjasama ini terkait dengan pertukaran informasi secara otomatis  atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan perjanjian ini, maka DJP akan menerima informasi penghasilan yang diperoleh wajib pajak Indonesia dari Australia secara rutin

11 Sep 2020

DJP Perpanjang Waktu Pelaporan Rekening Terkait AEoI

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan relaksasi bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menyampaikan laporan informasi keuangan per 31 Desember 2019, hingga maksimal tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-990/PJ/2020. Relaksasi ini diberikan dalam rangka kondisi kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

3 Agu 2020

UU MLA Indonesia-Swiss Persempit Penghindaran Pajak

16 Jul 2020

Sri Mulyani: Akses Informasi Keuangan Bukan Untuk Intimidasi Wajib Pajak!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ke publik bahwa akses informasi keuangan yang dibuka untuk otoritas pajak bukan untuk disalahgunakan di luar kepentingan perpajakan

13 Jun 2017

AEoI, Momentum Reformasi Perpajakan

Bocornya dokumen Panama Papers seolah menjadi tamparan bagi pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang tengah berjuang keras meredam aksi penghindaran pajak dan pencucian uang. Hal itu juga memperkuat komitmen global untuk mempercepat Automatic Exchange of Information.

14 Mar 2017

Indonesia Sambut Era Keterbukaan Informasi Perpajakan

Automatic Exchange of Information (AEoI) menjadi komitmen para pemimpin dunia untuk menghentikan aksi penghindaran pajak dan melacak jejak transaksi keuangan para pelakunya. 

3 Mar 2017