Tag
#Tax Treaty
Menampilkan 1-17 dari 17 item
articleBerakhirnya Era Formalitas Beneficial Owner dalam Pemanfaatan P3B
Status beneficial owner dalam P3B kini wajib didukung substansi ekonomi nyata. Simak perubahan penting dalam PMK 112/2025.
11 Jun 2026
articlePMK 112/2025 Perkuat Wewenang DJP Uji Penghindaran Status BUT Terkait P3B
Aturan baru PMK 112/2025 memberi DJP wewenang lebih luas mencegah penghindaran status BUT dalam P3B, dengan pendekatan substansi sejalan standar OECD dan MLI.
22 Jan 2026
articleStatus Beneficial Owner Jadi Indikator WPLN Tak Salahgunakan P3B
Status beneficial owner kini bukan sekadar syarat formal DGT. Simak ketentuan PMK 112/2025, indikator penyalahgunaan P3B dan contoh kasus treaty shopping.
21 Jan 2026
articleMemahami Principle Purpose Test, Aturan Anti Penyalahgunaan P3B dalam PMK 112/2025
Memahami Principal Purpose Test (PPT) dalam PMK 112/2025 sebagai aturan anti penyalahgunaan P3B, mencakup contoh kasus, tantangan interpretasi, dan strategi mitigasi bagi wajib pajak.
15 Jan 2026
articlePemerintah Rilis Ketentuan Tax Treaty yang Lebih Detil di PMK 112/2025
PMK 112/2025 menetapkan ketentuan terbaru pelaksanaan P3B dan Tax Treaty, mencakup SKD WPDN, DGT Form WPLN, serta evaluasi beneficial owner.
7 Jan 2026
articleFAQ Tentang Advance Pricing Agreement
Berikut ini beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait ketentuan Advance Pricing Agreement (APA).
6 Mar 2025
articleBeleid Ratifikasi atas Konvensi Bantuan Penagihan Pajak Bakal Direvisi
Pemerintah akan merevisi ketentuan mengenai ratifikasi atas Conventional on Multilateral Administrative Assistance in Tax Matter, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 159 Tahun 2014.
28 Feb 2024
articleKetentuan Tax Treaty atas Penghasilan Konser Coldplay di Indonesia
Kegiatan konser artis luar negeri, seperti Coldplay di Indonesia terikat ketentuan pajak yang diatur di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty.
22 Nov 2023
articleNegara ASEAN Sepakat Perkuat Tax Treaty di Intra Kawasan
11 Agu 2023
articleLewat PP 55/2022, Kesepakatan Harga Transfer Bisa Dilakukan Multilateral
Permohonan kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement (APA) kini bisa dilakukan secara multilateral. Dengan demikian, kini ada tiga jenis permohonan APA yang berlaku di Indonesia. Setelah, sebelumnya hanya berlaku ada dua jenis; permohonan APA bilateral dan permohonan APA unilateral.
6 Feb 2023
articlePajak Pembelian Lisensi Software, Royalti atau Jual-Beli Biasa?
Dalam konteks pajak, pembelian software kerap menimbulkan sengketa atau dispute. Pembelian software berbeda dengan pembelian hardware, yang berupa barang fisik seperti sparepart yang harus diimpor dari negara produsen.
15 Des 2022
articleIndonesia-Singapura Efektif Terapkan Tax Treaty Terbaru 1 Januari 2022
Revisi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau tax treaty antara Indonesia dan Singapura resmi berlaku per 23 Juli 2021. Adapun implementasi tax treaty baru akan efektif dilakukan masing-masing negara per 1 Januari 2022.
2 Agu 2021
articleTagih Piutang Pajak di Luar Negeri, DJP Libatkan Negara Mitra
Mekanisme penagihan tersebut akan diatur di dalam perubahan Undang-Undang (UU) Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
7 Jul 2021
articleMinimalkan Penyalahgunaan Tax Treaty, Prosedur Penelitian SKD Diterbitkan
Untuk meminimalisir penyalahgunaan fasilitas perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau yang biasa disebut tax treaty, otoritas pajak menerbitkan panduan penelitian dokumen surat keterangan domisili.
8 Jun 2021
articleBiden Vs Trump dan Pengaruhnya Terhadap Perpajakan Indonesia
Dalam konteks hubungan Indonesia dan AS, selalu ada kepentingan nasional yang melandasi sikap dan posisi setiap negara. Jadi, siapapun presiden AS kelak--Joe Biden atau Donald Trump--akan bergantung pada sikap Indonesia sebagai negara berdaulat.
9 Nov 2020
articleMutual Agreement Procedure Pecah Kebuntuan Sengketa Pajak Berganda
Wajib Pajak dalam negeri dapat mengajukan permohonan Mutual Agreement Procedure kepada Direktorat Jenderal Pajak atau otoritas pajak negara mitra P3B, jika merasa mendapatkan perlakuan perpajakan yang tidak semestinya dari masing-masing otoritas atau bahkan keduanya.
13 Okt 2020
articlePemerintah Siap Terbitkan Juknis Perjanjian MLI Indonesia-Jepang
Baru-baru ini, Kementerian Keuangan Jepang merilis dokumen P3B antara Indonesia dan Jepang yang telah dimodifikasi sesuai dengan Multilateral Instrument (MLI). Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan hal serupa dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang akan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan perjanjian tersebut.
19 Jun 2020
