News

Setoran pajak diprediksi meleset 5%



Setoran pajak diprediksi meleset 5%

Krisis selalu jadi kambing hitam tak tercapainya target

JAKARTA: Pemerintah memperkirakan realisasi penerimaan pajak tahun ini akan meleset sekitar 5% di bawah target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2009.

Hal itu terungkap dalam dokumen paparan Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR tentang Perkembangan realisasi APBN-P 2009 dan Pelaksanaan Anggaran Departemen Keuangan 2009, pada Selasa.

Dalam dokumen itu, pemerintah memperkirakan realisasi penerimaan pajak nonmigas sampai akhir tahun hanya akan mencapai 94,7%-95,4% dari target APBN-P 2009 sebesar Rp528 triliun.

 

Sementara itu, untuk realisasi penerimaan PPh migas sampai dengan akhir tahun diperkirakan hanya mencapai 93,8%-96,9% dari target APBN-P 2009 sebesar Rp49 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam dokumen itu beralasan realisasi penerimaan pajak di bawah target tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi serta penurunan impor dan ekspor.

Hingga akhir Oktober 2009, realisasi penerimaan pajak nonmigas tercatat baru mencapai Rp385,8 triliun atau 73% dari target APBN-P 2009. Sementara realisasi penerimaan pajak PPh migas tercatat telah mencapai Rp42 triliun atau 85,7% dari target APBN-P 2009.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan akan mengevaluasi apakah kemungkinan terjadinya shortfall tersebut benar-benar sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global, ataukah karena permasalahan kinerja dari Ditjen Pajak.

"Kami akan teliti apakah alasan shortfall ini rasional atau hanya mencari-cari scapegoat [kambing hitam]. Krisis global dijadikan sebagai kambing hitamnya" katanya.

Perlu dirombak

Di pihak lain, Ekonom Suistainable Development Indonesia Dradjad Hari Wibowo meminta pemerintah untuk merombak pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dengan lebih mengutamakan kultur pelayanan kepada wajib pajak dan bukan kultur kekuasaan seperti sekarang ini.

Dia mengatakan perkiraan terjadinya shortfall (penerimaan di bawah target APBN-P) penerimaan pajak tahun ini oleh pemerintah tersebut dan rendahnya tax ratio Indonesia membuktikan adanya kesalahan fundamental dengan sistem perpajakan Indonesia.

"Reformasi birokrasi terbukti lebih sebagai jargon dan kenaikan remunerasi daripada sebuah program yang meningkatkan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak," kata mantan anggota Komisi XI DPR itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, jelasnya, penerimaan pajak sering di bawah target APBN-P. Padahal, target APBN-P itu sudah diturunkan dari target APBN. "Tax ratio pun tidak banyak bergerak dari angka 12%-12,1%."

Padahal, lanjutnya, telah banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem perpajakan nasional mulai dari amendemen UU perpajakan, investasi besar-besaran untuk kebutuhan teknologi informasi di tubuh Ditjen Pajak, hingga pelaksanaan reformasi birokrasi atau dikenal juga dengan istilah reformasi perpajakan yang kini sudah masuk tahap kedua.

"Ironisnya, saat ini masih banyak wajib pajak yang sudah habis-habisan membayar pajak tapi merasa dikejar-kejar. Akibatnya bagi wajib pajak, kepatuhan dianggap sebagai pangkal kesialan," ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Indonesia Aviliani sebelumnya memperkirakan realisasi penerimaan pajak (termasuk PPh migas) tahun ini diperkirakan akan mengalami shortfall 20% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2009.

Dia mengatakan terjadinya shortfall tersebut merupakan dampak dari perlambatan ekonomi global akibat terpaan krisis ekonomi global yang terjadi pertengahan tahun lalu.

"Kalau dilihat dari 2007 sampai 2008 harga-harga tinggi yang menyebabkan PPN meningkat signifikan tetapi pada 2009 banyak diberikan stimulus fiskal sehingga PPN menjadi turun. Jadi target penerimaan pajak tidak akan tercapai," katanya.

Menurut dia, realisasi penerimaan pajak tahun ini hanya akan tercapai sekitar 80% dari target APBN-P 2009. Dengan begitu, realisasi penerimaan pajak tahun ini akan mengalami shortfall sekitar 20%.

Bisnis Indonesia

http://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=7644&q=&hlm=1


Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP

Contact Us

Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.



© 2020. PT Multi Utama Consultindo. All Rights Reserved.
dari server baru