#Ecommerce

Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada Resmi Jadi Pemungut PPh

Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada resmi memungut PPh pedagang online sesuai PMK 37/2025. Kebijakan ini bukan pajak baru.

8 Jul 2026

PPh Merchant Shopee hingga Tokopedia Ditargetkan Berlaku Juli 2026

DJP menargetkan PPh Pasal 22 bagi merchant Shopee, Tokopedia, dan marketplace lain berlaku Juli 2026 demi menciptakan persaingan yang adil.

30 Jun 2026

Menguji Relevansi PPh Pasal 23 atas Jasa Kurir

Perlakuan PPh Pasal 23 atas jasa kurir masih menyisakan area abu-abu yang berdampak pada administrasi pajak. Artikel ini mengulas dasar regulasi, analisis, dan implikasinya bagi wajib pajak.

10 Apr 2026

Karena Alasan Ekonomi, Menkeu Tunda Pungut PPh Marketplace

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace sesuai PMK 37/2025, dengan alasan kondisi ekonomi

29 Sep 2025

DJP Finalisasi Rencana Penunjukan Marketplace Pungut PPh Pelapak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah finalisasi kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 dari pelapak untuk tingkatkan kepatuhan pajak dan tutup celah shadow economy, tanpa menambah jenis pajak baru.

26 Jun 2025

Sektor Digital Sumbang Pajak Hampir Rp4 Triliun ke Kas Negara

Total penerimaan pajak digital sejauh ini mencapai hampir Rp4 triliun, yang merupakan akumulasi setoran 65 pelaku  perdagangan melalui sistem elektronik sejak tahun lalu. 

18 Nov 2021

Penerimaan PPN Digital Semester 1 2021 Naik Dua Kali Lipat

Secara akumulatif, sejak aturan pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)  berlaku mulai 1 Juli, jumlah penerimaan yang terkumpul sekitar Rp 2,58 triliun.

13 Jul 2021

Dalam Setahun, PPN PMSE Hanya Terkumpul Rp 2 triliun

4 Jun 2021

Snapchat dan Tencent Tambah Daftar Pemungut PPN Digital

Sebanyak enam perusahaan digital global akan menambah daftar pemungut PPN atas penyerahan konten digital kepada pelanggannya di Indonesia.

29 Des 2020

Kriteria Perusahaan Digital Pemungut PPN Ditetapkan

Dalam aturan yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2020 ini, perusahaan digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN minimal memiliki nilai transaksi sebesar Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan. Atau paling tidak, perusahaan digital tersebut telah diakses oleh lebih dari 12.000 pengunjung dalam satu tahun atau 1.000 pengunjung dalam satu bulan.

1 Jul 2020

IdEA: Aturan Pajak Jangan Hambat E-Commerce!

Tarik-ulur kebijakan perpajakan di sektor ekonomi digital menjadi perhatian serius para pelaku bisnis digital, terutama industri e-commerce. 

31 Jul 2019