Tag
#Kerjasama Pertukaran Data
Menampilkan 1-11 dari 11 item
articleKerja Sama DJP–Ditjen AHU Tambah Penerimaan Hingga Rp896,6 Triliun
Kerja sama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Ditjen AHU berkontribusi pada penerimaan negara hingga Rp896,6 triliun melalui pemanfaatan data beneficial owner dan AHU Online. Perjanjian baru diteken untuk memperkuat kepatuhan pajak.
22 Sep 2025
articleDJP-BPJS Ketenagakerjaan Teken Kerjasama Pertukaran Data
DJP dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani perjanjian kerjasama tentang pertukaran data, edukasi, dan peningkatan kepatuhan. Sinergi ini mendukung optimalisasi penerimaan pajak sekaligus memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai PMK 228/2017 dan Inpres 2/2021
19 Agu 2025
articleDJP Konsolidasikan Aturan Pertukaran Informasi Untuk Perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan PER-10/PJ/2025 yang mengonsolidasikan aturan pertukaran informasi untuk perpajakan lintas negara, termasuk mekanisme permintaan, spontan, dan otomatis, serta kerja sama investigatif seperti competent authority meetings, tax examinations abroad, dan simultaneous tax examinations.
30 Jun 2025
articleDJP Perbarui Daftar Partisipan dan Tujuan Pelaporan AEoI
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperbaru daftar negara/yurisdiksi partisipan dan tujuan pelaporan dalam program pertukaran informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI).
31 Jan 2025
articleBeleid Kerjasama Penagihan Pajak Direvisi, Berikut Uraiannya
Pemerintah merilis ketentuan baru terkait pengesahan konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan atau Covention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 22 April 2024.
5 Mei 2024
articleGandeng 113 Pemda, DJP Perluas Kerja Sama Pertukaran Data
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lanjutkan program pertukaran informasi dengan 113 Pemda teken perjanjian kerja sama (PKS) tahap ke-5 dengan DJP.
24 Agu 2023
articleTeken MoU Pertukaran Data, DJP Bisa Intip Harta WNI di Argentina
Keberadaan Informasi tersebut akan memperkuat basis data DJP dan mempermudah otoritas pajak dalam melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Termasuk melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan.
13 Des 2022
articleDaftar Yurisdiksi Partisipan AEoI Bertambah
Penambahan ini dilakukan sesuai dengan bertambahnya jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.
11 Mar 2022
articleIndonesia-Malaysia Sepakat Bertukar Data Kepabeanan
Melalui perjanjian tersebut, otoritas kepabeanan kedua negara yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kastam Diraja Malaysia, akan melakukan pertukaran data yang bersifat administratif maupun untuk kepentingan intelijen melalui teknologi sistem informasi.
12 Nov 2021
articleDorong Penerimaan, DJP Himpun Data Dari 84 Pemda
Dengan data-data tersebut DJP bisa mengoptimalkan proses pengawasan kepatuhan pajak berdasarkan informasi kepemilikan dan omzet usaha, izin mendirikan bangunan, usaha pariwisata, usaha pertambangan, perikanan dan perkebunan.
22 Apr 2021
articleTingkatkan Penerimaan Pajak, DJP Gandeng Kejagung dan Polri
Otoritas pajak mengaku tidak bisa melakukan penegakan hukum sendirian. Oleh karenanya, harus berkolaborasi dengan institusi penegakan hukum lain.
29 Mar 2021
