#Pajak Perumahan

Pemerintah Subsidi Bunga Kredit Program Tiga Juta Rumah Hingga 10%

Pemerintah resmi menetapkan PMK No. 65 Tahun 2025 tentang subsidi bunga/margin kredit hingga 10% dalam Program Tiga Juta Rumah. Subsidi ini diberikan bagi UMKM sektor perumahan dengan tenor maksimal 5 tahun, melalui mekanisme penyaluran oleh lembaga keuangan atau koperasi yang ditetapkan pemerintah.

26 Sep 2025

Rumah Rp5 Miliar Bebas PPN 100% hingga Desember 2025

Pemerintah resmi memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah 100% untuk pembelian rumah dan apartemen baru siap huni hingga Desember 2025. Simak syarat, ketentuan harga, dan aturan faktur pajaknya di sini.

27 Agu 2025

Pemerintah Wacanakan Pengenaan Pajak Tinggi Pembangunan Rumah Tapak

Pemerintah mewacanakan untuk mengenakan pajak tinggi atas pembangunan rumah tapak (landed house)

9 Jun 2025

DJP Ubah Ketentuan Tentang Dokumen PBB

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan PER-4/PJ/2025 yang mengubah PER-25/PJ/2020, dan menetapkan perubahan bentuk serta isi dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beleid baru ini bertujuan menyelaraskan administrasi perpajakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

16 Mei 2025

Insentif PPN Rumah Tapak dan Rumah Susun Diperpanjang hingga Akhir 2025

Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun hingga 31 Desember 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK13/2025) yang mulai berlaku sejak 4 Februari 2025.

23 Feb 2025

Bangun 3 juta Rumah, Prabowo Wacanakan Hapus PPN dan BPHTB

Pemerintah mendatang yang dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

18 Okt 2024

Pemerintah Resmi Tanggung 100% PPN Rumah Hingga Desember 2024, Berikut Ketentuannya

Pemerintah secara resmi akan menanggung seluruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang atas pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga Desember 2024. Hal ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi industri perumahan sehingga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

20 Sep 2024

Fasilitas PPN DTP Perumahan 100% Diperpanjang, Berlaku Hingga Akhir 2024

Pemerintah akan memperpanjang pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk perumahan hingga Desember 2024.

12 Sep 2024

Aturan PPN Ditanggung Pemerintah atas Rumah Dirilis, Berikut Ketentuannya 

Pemerintah telah merilis ketentuan mengenai pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan nilai jual maksimal Rp 5 miliar dan dasar pengenaan pajak (DPP) PPN maksimal Rp 2 miliar.  

29 Nov 2023

Diperluas, Pemerintah Tanggung PPN Rumah Hingga Seharga Rp 5 miliar

Rencana pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah 100% akan diperluas. Tadinya, fasilitas hanya berlaku untuk pembelian rumah maksimal Rp 2 miliar kini bisa dinikmati untuk pembelian rumah yang harganya mencapai Rp 5 miliar.

3 Nov 2023

Pemerintah Akan Tanggung PPN Rumah di Bawah Rp 2 miliar

24 Okt 2023

Pembebasan PPN Rumah Berpenghasilan Rendah Diperbarui

Ketentuan mengenai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah umum, khusus masyarakat berpenghasilan rendah, rumah pekerja, pondok boro, serta asrama mahasiswa dan pelajar diperbarui lewat Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023.

26 Jun 2023