Tag
#Peraturan Menteri Keuangan
Menampilkan 1-10 dari 10 item
articleAturan, Kriteria dan Syarat Kuasa Wajib Pajak Diubah
PMK 44 Tahun 2026 mengubah syarat dan pihak yang dapat menjadi kuasa wajib pajak, termasuk ketentuan SKT, keluarga, dan kuasa elektronik.
8 Jul 2026
articleRestitusi Pajak Naik Tajam, Pemerintah Gandeng BPKP Telusuri Kebocoran
Restitusi pajak melonjak di awal 2026, pemerintah perketat verifikasi dan gandeng BPKP untuk audit potensi kebocoran.
13 Apr 2026
articleDJP Perketat Pengawasan, Data Konsultan Pajak dan Klien Wajib Dilaporkan
DJP wajibkan pelaporan data konsultan pajak dan detail klien setiap bulan sesuai PMK 8/2026 untuk memperkuat basis data dan pengawasan pajak.
3 Mar 2026
articleInsentif PPN Kembali Berlaku, Tiket Pesawat Lebih Murah Saat Libur Sekolah
Pemerintah beri potongan pajak PPN tiket pesawat selama libur sekolah 2025, mulai 5 Juni, untuk meringankan beban masyarakat dan mendukung pariwisata.
26 Mei 2025
articleDJP: Lewat PMK 81/2024, Batas Pembayaran Pajak Seragam di Tanggal 15 Bulan Berikutnya
Direktur Jederal Pajak Suryo Utomo ungkapkan alasan pemerintah seragamkan ketentuan jatuh tempo pembayaran pajak di tanggal 15 setiap bulan berikutnya di PMK nomor 81/2024.
8 Nov 2024
articleFasilitas Pengurangan PBB Diperbarui Lewat PMK 129 Tahun 2023
Pemerintah memperbarui ketentuan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maksimal sebesar 75% dan 100%, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 30 Desember 2023.
28 Des 2023
articleSri Mulyani Reshuffle11 Pejabat di DJP
Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak atau melakukan reshuffel 11 pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta lima pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
3 Nov 2023
articlePemerintah Simplifikasi Cara Penerbitan SKP dan STP
Pemerintah merilis ketentuan baru mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2023. Keberadaan beleid ini bertujuan untuk menyederhanakan atau mensimplifikasikan tata cara penerbitan SKP dan STP.
15 Sep 2023
articleAturan Teknis Klaster Perpajakan Omnibus Law Rampung Tiga Bulan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera siapkan aturan teknis klaster perpajakan dalam Omnibus Law bernama Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Meskipun hingga kini aturan sapujagat tersebut belum juga dirilis pemerintah, namun otoritas fiskal berkomitmen akan menyiapkan regulasi pendukung maksimal dalam tiga bulan.
27 Okt 2020
articleJasa Perjalanan Haji dan Jasa Keagamaan Lainnya Kini Bebas PPN
Pemerintah merilis daftar jenis jasa keagamaan yang bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 92/PMK.03/2020. Salah satu jasa di bidang keagamaan yang bebas PPN adalah penyelenggaraan perjalanan ibadah baik yang dilaksanakan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata.
28 Jul 2020
