#Pertukaran Data Pajak

DJP Perketat Pengawasan, Data Konsultan Pajak dan Klien Wajib Dilaporkan

DJP wajibkan pelaporan data konsultan pajak dan detail klien setiap bulan sesuai PMK 8/2026 untuk memperkuat basis data dan pengawasan pajak.

3 Mar 2026

DJP Intip Data Keuangan Koperasi Desa Merah Putih

DJP menjalin kerja sama dengan Kementerian Koperasi untuk memperoleh data keuangan Kopdes Merah Putih guna analisis penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak.

23 Des 2025

Cakupan Rekening Diperluas, E-Money Wajib Dilaporkan dalam AEOI

Pemerintah memperluas cakupan laporan AEoI mencakup E-Money dan CBDC. Ketentuan baru juga perkuat identifikasi rekening dan pelaporan informasi pengendali.

5 Nov 2025

DJP Rilis Aturan Uji Kepatuhan Pajak Berdasarkan Data Konkret

Direktorat Jenderal Pajak merilis PER-18/PJ/2025 tentang tindak lanjut data konkret sebagai dasar uji kepatuhan wajib pajak, mencakup faktur, bukti potong, hingga transaksi perpajakan.

29 Sep 2025

DJP-BPJS Ketenagakerjaan Teken Kerjasama Pertukaran Data

DJP dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani perjanjian kerjasama tentang pertukaran data, edukasi, dan peningkatan kepatuhan. Sinergi ini mendukung optimalisasi penerimaan pajak sekaligus memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai PMK 228/2017 dan Inpres 2/2021

19 Agu 2025

DJP Konsolidasikan Aturan Pertukaran Informasi Untuk Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan PER-10/PJ/2025 yang mengonsolidasikan aturan pertukaran informasi untuk perpajakan lintas negara, termasuk mekanisme permintaan, spontan, dan otomatis, serta kerja sama investigatif seperti competent authority meetings, tax examinations abroad, dan simultaneous tax examinations.

30 Jun 2025

Revisi Aturan AEoI, Lembaga Keuangan Makin Sulit Berkelit

Kementerian keuangan memperbarui ketentuan terkait mekanisme pertukaran informasi keuangan untuk tujuan perpajakan, lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 yang berlaku efektif mulai 6 Agustus 2024. 

13 Agu 2024

Diperbarui, Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Tujuan AEoI Indonesia Bertambah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan pembaruan daftar negara atau yurisdiksi partisipan maupun tujuan pelaporan terkait implementasi pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange Financial Account Information (AEoI).

4 Mar 2024

Gandeng 113 Pemda, DJP Perluas Kerja Sama Pertukaran Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lanjutkan program pertukaran informasi dengan 113 Pemda teken perjanjian kerja sama (PKS) tahap ke-5 dengan DJP.

24 Agu 2023

Teken MoU Pertukaran Data, DJP Bisa Intip Harta WNI di Argentina

Keberadaan Informasi tersebut akan memperkuat basis data DJP dan mempermudah otoritas pajak dalam melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Termasuk melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan. 

13 Des 2022

DJP: 6.745 Wajib Pajak Masuk Daftar Sasaran Pengawasan

Dari DSPB yang diterbitkan itu, mayoritas berasal dari sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman yaitu sebanyak 54% dari total DSPB.

16 Sep 2022

Gelar Pertemuan di Indonesia, 15 Negara Asia Bahas Transparansi Pajak

Pertemuan yang bertajuk The Second Asia Initative Meeting ini  membahas beberapa isu di bidang perpajakan. Di antaranya mengenai transparansi perpajakan melalui pertukaran informasi keuangan atau Exchange of Information (EOI).

2 Sep 2022

Jutaan Informasi Diterima, DJP Sulit Identifikasi Data AEoI

18 Mei 2021

DJP Tambah Yuridiksi Anggota dan Tujuan Pelaporan Dalam AEoI

Penambahan daftar negara partisipan dan tujuan pelaporan AEoI tindak lanjut dari jumlah Yuridiksi yang telah menandatangani atau mengaktivasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.

23 Apr 2021

Dorong Penerimaan, DJP Himpun Data Dari 84 Pemda

Dengan data-data tersebut DJP bisa mengoptimalkan proses pengawasan kepatuhan pajak berdasarkan informasi kepemilikan dan omzet usaha, izin mendirikan bangunan, usaha pariwisata, usaha pertambangan, perikanan dan perkebunan.

22 Apr 2021

Tingkatkan Penerimaan Pajak, DJP Gandeng Kejagung dan Polri

Otoritas pajak mengaku tidak bisa melakukan penegakan hukum sendirian. Oleh karenanya, harus berkolaborasi dengan institusi penegakan hukum lain.

29 Mar 2021

Teken Kerjasama, DJP dan Operator Pelabuhan Integrasikan Data Pajak

Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya otoritas pajak dalam mendorong kepatuhan dengan cara yang lebih efisien. Sebab melalui pengintegrasian data pajak, DJP juga bisa melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik. 

11 Nov 2020

Kini, DJP Bisa Akses Data Keuangan Perusahaan Tambang

Dengan perjanjian kerjasama yang diteken pada Jumat (4/9) ini, DJP kini bisa mengakses data keuangan perusahaan-perusahaan tersebut. Terutama data yang terkait dengan perpajakan termasuk diantaranya transaksi perusahaan tersebut dengan pihak ketiga.

6 Sep 2020

Perketat Pengawasan, DJP Bisa Akses Data Pemda

Beberapa data Pemda yang akan diakses DJP diantaranya seperti izin usaha di berbagai sektor, mulai dari sektor pariwisata, perkebunan, hingga pertambangan. Hal ini sejalan dengan potensi ekonomi di suatu daerah 

27 Agu 2020