Pemerintah Tanggung PPN, Harga Tiket Pesawat Lebih Murah untuk Mudik
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat kelas ekonomi dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025.
Mengutip bisnis.com, menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada Sabtu, 1 Maret 2025. Dengan kebijakan ini, masyarakat hanya perlu membayar PPN sebesar 5%, sementara sisanya sebesar 6% akan ditanggung oleh pemerintah.
Insentif ini berlaku bagi tiket yang dibeli mulai 1 Maret hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April 2025. Diperkirakan kebijakan ini dapat menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik sekitar 13% hingga 14%.
"Seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli dalam periode tersebut akan mendapatkan pengurangan PPN, sehingga penumpang hanya membayar 5% dan sisanya ditanggung pemerintah,” ujar Sri Mulyani di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (1/3).
Tambahan Fasilitas Lain
Selain insentif PPN, pemerintah juga melakukan berbagai langkah lain untuk menekan harga tiket pesawat. Dikutip dari cnnindonesia.com, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa pemerintah telah menurunkan biaya kebandarudaraan serta harga avtur di 37 bandara. Penurunan fuel surcharge juga menjadi salah satu faktor yang membantu menekan tarif penerbangan.
"Kami ingin memastikan ada insentif penurunan harga tiket. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan stakeholders di industri penerbangan, kita berhasil mengurangi harga avtur di 37 bandara serta fuel surcharge," ujar AHY.
Lebih lanjut, AHY menyebutkan bahwa pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas lain untuk mendukung kelancaran arus mudik. Salah satunya adalah program mudik gratis bagi 100 ribu orang dengan moda transportasi bus, kereta api, dan kapal laut yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN.
Selain itu, pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur jalan, baik tol maupun non-tol. Pemerintah juga menyiapkan posko keamanan, keselamatan, dan kesehatan di berbagai titik rawan kecelakaan maupun bencana untuk memastikan kelancaran perjalanan masyarakat selama musim mudik. (KEN)
