Kemkeu Akan Terapkan Cukai Plastik Kresek Mulai Juli 2018
JAKARTA. Pemerintah berharap pembahasan aturan pengenaan cukai plastic dengan DPR bisa segera dilakukan. DItargetkan bias mulai berjalan pada Juli 2017, Kemneterian Keuangan (Kemkeu) mentargetkan realisasi penerimaan Negara dari cukai barun itu tahun ini mencapai Rp 500 miliar.
Kemkeu menyatakan sudah menyelesaikan kajian mengenai pengenaan cukai plastik. Untuk tahap awal, prioritas cukai akan dikenakan pada kantong plastic kresek. Ini adalah kelanjutan kebijakan kantong kresek berbayar yang sudah diuji coba pada ritel modern tahun lalu.
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai Kemkeu Marisi Zainuddin Sihotang menjelaskan, penerapan cukai plastic kresek tinggal menunggu pembahasan aturan bersama Komisi 11 DPR. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat bias dijadwalkan,” katanya, Senin (19/2).
Apalagi menurutnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 penerimaan dari cukai plastic sudah dimasukan dengan nilai Rp 500 miliar. “Kami menargetkan cukai plastic bias diterapkan mulai Juli besok,” tambah Marisi.
Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Nasruddin DJoko Surjono menambahkan, aturan cukai plastic semakin cepat dibahas akan semakin baik. “Agar ada kepastian untuk bias diimplementasikan atau tidak dalam bentuk regulasi, hal ini sebagai tindak lanjut yang ada dalam Nota Keuangan serta pelaksanaan UU APBN 2018,” tandas Nasrudin.
Walau terkesan dihambat DPR, Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun menyatakan, DPR akan mengikuti agenda pemerintah sepanjang membantu penerimaan cukai. “Itu kewenangan penuh pemerintah ujar politisi Partai Golkar.
Sekertaris Jenderal Indonesian Olefin & Plastic Industry Association (Inaplas) Fajar Budiono mengungkapkan, Inaplas sampai saat ini masih menolak pengenaan cukai plastic. Dia menilai, jika masalhnya pada lingkungan maka yang harus dibenahi adalah manajemen pengelolaan sampahnya lewat program sampah zero.
Namun, jika masalahnya itu ada pada penerimaan Negara, pemerintah harus merevisi aturan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) ekspor. Dia menjelaskan, dulu restitusi bias setiap dua bulan tapi sekarang menjadi satu tahun. “Hal itu membuat pabrik-pabrik menjadi malas untuk melakukan ekspor barang jadi plastic,” saran Fajar.
Harian Kontan
