Realisasi Penerimaan Pajak Belum Sesuai Harapan
Realisasi penerimaan pajak hingga bulan ketujuh atau Juli 2017 baru mencapai Rp 601,1 triliun atau hanya 46,8% dari target sebesar Rp 1.472,7 triliun di APBN Perubahan. Apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu hanya tumbuh 12,4%.
Hampir semua sektor penerimaan pajak tumbuh di bawah 15% (year-on-year). Penerimaan PPN dan PPnBM misalnya, kendati realisasinya mencapai Rp228,7 triliun atau 48,1% dari target APBNP 2017, namun pertumbuhannya hanya 13,4%.
Hal serupa juga nampak di sektor PPh non migas yang tumbuh tak lebih dari 8,7% setelah hanya mencatatkan realisasi sebesar Rp336,1 triliun atau 45,3% dari target APBNP 2017.
Adapun untuk penerimaan bea cukai hingga Juli mencapai Rp17,0 triliun yang terdiri dari penerimaan bea masuk Rp 2,8 triliun, bea masuk Rp 272,1 triliun serta cukai Rp 13,9 triliun. Alhasil, jika digabungkan maka penerimaan perpajakan hingga Juli mencapai Rp 618,1 triliun.
Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan sejumlah langkah untuk mengejar target. Yakni dengan mengoptimalkan penagihan pajak, yang antara lain dengan memanfaatkan data yang terkumpul dari program pengampunan pajak (tax amnesty).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama optimistis penerimaan pajak akan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun ini. Optimisme itu sejalan dengan meningkatnya kepatuhan dan jumlah wajib pajak pasca pelaksanaan tax amnesty.
Sisir Sektor Potensial
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan memantau dan mengawasi penerimaan pajak. Dia menegaskan pemerintah harus berhati-hati sebab selain menggenjot penerimaan pajak, ekonomi juga harus dijaga agar momentum pertumbuhannya terus berlanjut.
Dia menilai, Direktrat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas yang berat dalam lima bulan ke depan. Pasalnya, dengan realisasi penerimaan pajak yang di bawah 50% bukan tugas mudah untuk mencapai target penerimaan pajak.
Salah satu cara yang yang akan dilakukan pemerintah adalah menyisir kembali beberapa sektor usaha yang masih potensial. Terutama sektor-sektor usaha yang memiliki kinerja bagus.
