Ekonomi Indonesia Membaik Meski Target Pertumbuhan Meleset
Berdasarkan perhitungan sementara Kementerian Keuangan, Rabu (2/1), perekonomian Indonesia tumbuh 5,15% pada tahun 2018 atau lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi 5,4% di APBN 2018.
Kendati belum mencapai target, laju ekonomi Indonesia secara kuartalan relatif membaik pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulanan tahun sebelumnya--merujuk pada data resmi BPS.
Konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit, serta belanja pemerintah merupakan komponen pengeluaran ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif.
Aktivitas investasi--mengacu pada realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)--yang meningkat pada paruh pertama 2018, justru sedikit melambat memasuki kuartal III tahun yang sama.
Perlambatan juga terjadi pada kinerja ekspor, yang pertumbuhannya terus menurun sejak awal tahun 2018. Lemahnya permintaan dari negara mitra dagang Indonesia dianggap sebagai penyebab.
Di sisi lain, kegiatan importasi mengalami lonjakan signifikan, baik impor barang konsumsi barang modal maupun bahan baku.
Kementerian Keuangan menilai, meningkatnya konsumsi rumah tangga sebagai indikator membaiknya daya beli masyarakat, terutama terkait konsumsi makanan dan minuman. Hal itu sejalan dengan tingkat harga yang stabil, terutama harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, meningkatnya konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) disinyalir sebagai dampak dari aktivitas persiapan pemilu legislatif dan presiden, serta tingginya aktivitas sosial.
Berkaitan dengan konsumsi pemerintah, pertumbuhan terjadi sejalan dengan tingginya belanja pemerintah pusat dan transfer daerah.
Inflasi yang rendah di level 3,13% atau di bawah asumsi APBN 3,5% menjadi indikator stabilnya harga sepanjang tahun 2018. Meskipun, jika diteliti inflasi inti (3,07%) dan inflasi atas harga yang bergejolak/volatile food (3,36%) cenderung meningkat pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (masing-masing 2,95% dan 0,71%).
Sedangkan untuk inflasi atas harga yang dikendalikan pemerintah (administered price) relatif stabil atau bahkan turun menyusul tidak adanya kenaikan harga-harga energi domestik, terutama harga bahan bakar minyak (BBM) yang batal naik.
Depresiasi Kurs
Indikator makro ekonomi yang paling mendapatkan sorotan pada tahun lalu adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Asumsi kurs yang dipatok sebesar Rp13.400/US$ di APBN 2018, realisasinya rata-rata sepanjang tahun lalu adalah Rp14.247/US$. Secara tahunan, Rupiah terdepresiasi sebesar 6,89% hingga 31 Desember 2018.
Pemerintah menilai faktor eksternal menjadi pemicu melemahnya Rupiah bersama dengan mata uang negara-negara berkembang lainnya. Fenomena global yang menjadi perhatian adalah normalisasi kebijakan moneter AS (kenaikan suku bunga The Fed) serta kondisi geopolitik yang memanas--terutama hubungan dagang AS dan Tiongkok.
Di sisi lain, harga minya mentah Indonesia (ICP) mengalami lonjakan signifikan, dari asumsi US$48 per barel di APBN 2018 menjadi US$67,5 per barel. Hal ini memberi tekanan terhadap belanja subsidi energi di APBN 2018.
Secara kumulatif, pemerintah memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara nominal menembus kisaran Rp14.745,9 triliun pada tahun 2018. (AGS/ASP)
