Tingkatkan Pengawasan, Jumlah KPP Madya Ditambah Jadi 38

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menambah jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya menjadi 38 KPP. Adapun saat ini DJP memiliki 20 KPP Madya yang tersebar di berbagai wilayah (lihat tabel).

Adapun berdasarkan Laporan Tahunan DJP, keberadaan KPP Madya difokuskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang masuk ke dalam lima kriteria. Pertama, WP dengan tax gap tinggi, baik yang mengikuti tax amnesty atau tidak.

Penambahan ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP) besar di berbagai daerah. Hanya saja, DJP belum merilis lokasi KPP Madya baru yang nantinya akan didirikan.

Kedua, WP di sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi. Ketiga, WP yang melakukan agressive tax planning seperti transfer pricing, Controlled Foreign Company (CFC) Rules, dan Debt Equity Ratio (DER).

Keempat, WP yang memiliki Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) rendah. Kelima, WP yang belum pernah diperiksa untuk dua tahun terakhir.

Selain memiliki KPP Madya, DJP juga memiliki KPP WP besar dan KPP Penanaman Modal Asing, yang sama-sama dikhususkan untuk wajib pajak besar. Bedanya, jika KPP Madya hanya untuk WP besar dalam skala regional, sementara KPP WP Besar cangkupannya untuk skala nasional.

Sedangkan KPP Pratama, difokuskan untuk memeriksa tahun pajak 2014, 2015 dan 2016 pada semua jenis pajak. Kedua, KPP Pratama juga fokus memeriksa WP orang pribadi prominen yang tidak mengikuti tax amnesty dan WP badan yang dimiliki WP orang pribadi tersebut, serta memiliki tax gap tinggi.