#E-Commerce

Jualan Online? Ini Aspek Pajak e-Commerce yang Wajib Dipahami

Pahami aspek pajak e-commerce, mulai dari PPh, PPN, PPh Pasal 22 marketplace, hingga kewajiban yang perlu dipenuhi pelaku bisnis online.

17 Jul 2026

Permendag 19/2026 Perluas Pengaturan PMSE dan Kewajiban Marketplace

Permendag 19 Tahun 2026 memperluas pengaturan PMSE dengan kewajiban baru bagi marketplace, pedagang, dan platform digital.

12 Jun 2026

Menguji Relevansi PPh Pasal 23 atas Jasa Kurir

Perlakuan PPh Pasal 23 atas jasa kurir masih menyisakan area abu-abu yang berdampak pada administrasi pajak. Artikel ini mengulas dasar regulasi, analisis, dan implikasinya bagi wajib pajak.

10 Apr 2026

Purbaya Mulai Tunjuk Marketplace Pungut Pajak Pedagang Online di Kuartal II

Pemerintah berencana mulai menunjuk marketplace untuk memungut PPh Pasal 22 pedagang online pada kuartal II 2026. Simak ketentuan PMK 37/2025, kriteria marketplace, serta syarat pedagang yang dikenai pajak.

7 Apr 2026

Kemenkeu Kaji Pajak Tambahan Produk E-Commerce China, Ini Pertimbangannya

27 Mar 2026

Terima Komisi Afiliator Marketplace? Begini Cara Lapornya di Coretax 

Menerima komisi dari program affiliate marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada? Penghasilan tersebut termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh) dan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan. Simak dasar hukum, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, serta langkah melaporkan penghasilan affiliate melalui sistem Coretax mulai Tahun Pajak 2025.

10 Mar 2026

Karena Alasan Ekonomi, Menkeu Tunda Pungut PPh Marketplace

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace sesuai PMK 37/2025, dengan alasan kondisi ekonomi

29 Sep 2025

DJP Finalisasi Rencana Penunjukan Marketplace Pungut PPh Pelapak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah finalisasi kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 dari pelapak untuk tingkatkan kepatuhan pajak dan tutup celah shadow economy, tanpa menambah jenis pajak baru.

26 Jun 2025

DKI Ingin Pajaki Transportasi dan Toko Online, Kemenkeu Beri Catatan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengenakan pajak terhadap toko online atau online shop dan layanan transportasi online, sebagai upaya memperluas basis pajak daerah.

16 Okt 2023

Marketplace dan Pelapak Online Wajib Setor Data Impor ke Bea Cukai. 

Pemerintah wajibkan pelaku e-Commerce, khususnya penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) untuk menjalin kemitraan dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

9 Okt 2023

Platform e-Commerce Bakal Pungut PPN dan PPh Pelapak

Ada dua jenis pajak yang nantinya akan dipungut e-commerce di tanah air dari penjual toko online, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

26 Okt 2022

Selama Januari-Agustus 2022 Jumlah PPN PMSE yang Dipungut Sebesar Rp 3,5 triliun

Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berhasil dipungut perusahaan yang melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)  selama Januari-Agustus 2022 sebesar Rp 3,5 triliun.

9 Sep 2022

Surati Pelaku e-Commerce, DJP Ingatkan Bayar Pajak

Dalam surat itu DJP mengingatkan bagi pedagang yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar, atau tergolong usaha mikro kecil dan menengah, hanya perlu membayar pajak sebesar 0,5% dari penghasilan bruto.

29 Nov 2021

Shadow Economy Masih Jadi Ancaman Penerimaan Pajak

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada 500.000 rekening yang tidak disertai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Sehingga berpotensi menggerus penerimaan pajak karena tidak tercakup dalam sistem perpajakan atau shadow economy.

30 Agu 2021

Transaksi Perdagangan Elektronik di Masa Pandemi Menanjak

Selama rentang Januari-Agustus nilai transaksi yang terpantau Bank Indonesia adalah sebesar Rp 157,31 triliun.

22 Okt 2020

Pemungutan PPN Transaksi Digital Perlu Aturan Tambahan  

Beberapa beleid tambahan itu diantaranya terkait dengan kriteria pelaku usaha yang wajib memungut PPN produk digital, serta regulasi yang mengatur daftar pelaku usaha ditunjuk menjadi pemungut. Selain itu, jeda waktu yang tersedia juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri untuk menyiapkan sistem pembayaran dan pelaporan yang mudah, sederhana dan efisien. 

2 Jun 2020

Diskusi Bijak 3: Pemungutan Pajak Digital Sesuai Anjuran OECD    

Ketentuan mengenai pengenaan pajak terhadap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan PMSE ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020, yang kemudian dituangkan dalam aturan yang lebih teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 48/PMK.03/2020. 

14 Mei 2020

Permudah Pengawasan, DJP Tempatkan Pelaku e-Commerce Dalam KPP Khusus

Aturan ini dikeluarkan setelah pemerintah memutuskan untuk mengubah konsep perpajakan terhadap BUT yang sebelumnya berdasarkan kehadiran fisik, menjadi berdasarkan kehadiran ekonomi signifikan, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020.  

6 Mei 2020