Pertukaran Informasi Pajak : Persiapan AEoI Terus Dimatangkan
JAKARTA. Persiapan menjelang implementasi pertukaran informasi perpajakan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) terus dilakukan.
Pada Sabtu (9/6), tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berangkat ke Lichtenstein untuk menghadiri Peer Review Group ke-19 yang akan dilakukan pada 11-14 Juni 2018.
Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak John Hutagaol mengatakan, kegiatan yang digelar di Lichtenstein ini merupakan momentum untuk menguji berbagai persiapan yang telah dilakukan Indonesia.
Dalam hal itu, Indonesia bersama dengan negara lainnya misalnya Amerika Serikat akan dinilai untuk menentukan peringkat kepatuhan para negara tersebut terhadap standar internasional sebagai syarat implementasi pertukaran informasi di bidang perpajakan.
"Singkatnya untuk menentukan rating masing-masing negara," kata John kepada Bisnis, Sabtu (9/6).
Adapun assessment yang akan dilakukan mencakup keberadaan regulasi yang menjadi dasar implementasi AEoI. Dalam hal ini, John mengatakan ada beberapa regulasi yang aman dinilai, dua di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Presiden tentang keterbukaan beneficial ownership.
"Iya , penilaian dilakukan untuk menentukan peringkat kepatuhannya," ungkapnya.
Jika assessment ini berhasil, peringkat Indonesia bisa terkatrol dari aspek kepatuhannya. Apalagi dalam assessment sebelumnya, Indonesia masih tercatat sebagai yurisdiksi yang berstatus partially compliant atau patuh sebagian dalam Global Forum on Transparency and Exchange of Information.
Implementasi AEoI sendiri akan dilakukan pada September 2018. Dengan demikian, Indonesia nantinya bisa mendapatkan data atau profil keuangan wajib pajak dari luar negeri. AEoI juga diharapkan bisa memperbaiki basis data Ditjen Pajak.
Bisnis Indonesia
