Presiden Prabowo Tetapkan Target Tax Ratio dalam RPJMN 2025-2029
JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto terbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Dalam dokumen tersebut, Presiden Prabowo mematok target rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto berada di level antara 11,52% hingga 15%.
Menurut pemerintah pertumbuhan tax ratio diperlukan untuk mendukung target pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Adapun pemerintah menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2025-2029 sebesar 5,7%-6%.
Untuk mencapai pertumbuhan sebesar itu, pemerintah membutuhkan investasi senilai Rp 35.212,4 triliun hingga Rp35.455,6 triliun. Dari jumlah itu, peran pemerintah sebesar 8,4%-10,1%, sisanya berasal dari badan usaha milik negara (8,5%-8,8%) serta masyarakat dan swasta.
"Dari sisi kemampuan pemerintah, pendapatan negara melalui penerimaan pajak (tax ratio) masih kurang dari 11%," demikian pernyataan pemerintah di dalam dokumen RPJMN 2025-2029.
Baca Juga: Target Perpajakan 2025 Disepakati Tetap Rp 2.490,91 triliun, DPR: Tak Ada Kenaikan PPN
Tax Rasio Indonesia Paling Rendah
Dalam dokumen tersebut juga diungkapkan bahwa tax ratio Indonesia merupakan salah satu yang terendah di dunia.
Sebagai gambaran, pada tahun 2023 tax ratio Indonesia tercatat hanya 10,3%, sangat rendah jika dibandingkan negara-negara seperti Inggri (27,3%), Meksiko (14,3%), Brazil (14,2%) dan Kanada (14,0%)
Begitu pun jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tax ratio Indonesia termasuk di level rendah.
Baca Juga: Bappenas: Rasio Pajak RI Terendah di Asia Tenggara
Upaya Mencapai Target Tax Ratio
Untuk mencapai target tax ratio tersebut, pemerintah akan menerbitkan sejumlah kebijakan. Pertama, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Administration System) secara menyeluruh.
Kedua, melakukan reformasi pajak yang lebih progresif. Ketiga, penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keempat, simplifikasi proses bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan.
Kelima, melakukan intensifikasi kebijakan dan ekstensifikasi objek cukai. Keenam, peningkatan tarif cukai hasil tembakau secara bertahap.
Ketujuh, simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau. Kedelapan, perbaikan tata kelola cukai hasil tembakau untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan penerimaan negara. Kesembilan, penajaman insentif pajak yang lebih tepat sasaran berbasis sektor dan wilayah prioritas. (ASP)
Sumber: Dokumen RPJMN 2025-2029
