Repatriasi Masih Rendah, DJP Curigai Intervensi Negara Lain
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasetidai mengaku menemukan hambatan dalam program tax amnesty, terutama untuk memaksimalkan repatriasi aset. Salah satu habatan timbul karena diduga ada Negara lain yang berupaya menghambat pengalihan dana ke Indonesia.
Meskipun dalam berbagai kesempatan hal in dibantah oleh pemerintah setempat, tapi dugaan itu bukan tanpa dasar. Misalnya, adanya kebijakan devisa yang sangat ketat, dimana uang boleh masuk dengan mudah tetapi dipersulit ketika keluar.
Rezim devisa ketat ini dianut oleh beberapa negara tax heaven, seperti Singapura. Selain pajak yang rendah, mereka mempersulit keluarnya dana dengan berbagai instrumen.
Sri Mulyani Kecewa
Selain rendahnya repatriasi, kinerja otoritas pajak juga dianggap belum maksimal oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, terutama dalam program tax amnesty. Ia sebetulnya berharap program tax amnesty bisa menambah jumlah wajib pajak baru sebanyak 2 juta WP.
Namun kenyataannya, kepatuhan WP masih juga rendah meski Negara sudah berbaik hati memberikan tax amnesty. Tahun lalu, jumlah WP terdaftar sebanyak 32,77 juta dengan WP terdaftar wajib SPT sebanyak 20,17 juta. Dari profil tersebut, hanya sebanyak 12,56 juta yang telah melaporkan SPT. Artinya, tingkat kepatuhan formal tahun lalu hanya mencapai 62,28 persen.
Saat ini, waktu yang tersisa untuk program tax amnesty ini tinggal satu bulan. Otoritas pajak dituntut untuk memaksimalkan waktu tersisa.
Salah satu cara yang sedang dioptimalkan adalah sosialisasi langsung kepada wajib pajak, melalui pengiriman email atau surat elektronik (surel).
Pekan lalu, otoritas pajak kembali menyebar surel sebanyak kepada 425.000 Wajib Pajak (WP) yang sudah berpartisipasi dalam program amnesti pajak.
