NIK Tak Terdaftar di Coretax, DJP Terbitkan NPWP Sementara Untuk Pembuatan Bukti Potong PPh 21

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pastikan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang belum terdaftar di sistem Coretax masih bisa dibuat. Hal tersebut seperti yang disampaikan DJP dalam Keterangan Tertulis Nomor KT-05/2025 pada Selasa (4/2). 

Belum terdaftar di sistem coretax artinya, karyawan tersebut belum mengaktivasi akun pada coretax atau mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk pembuatan bukti potong PPh 21-nya, menurut DJP pemotong atau perusahaan dapat menggunakan NPWP sementara atau temporary TIN yang disediakan oleh sistem Coretax.

Baca Juga: Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Tetap Bulan Desember

SPT Diisi Manual

Hanya saja, bukti potong tersebut tidak bisa dikirim ke akun wajib penerima penghasilan, yaitu dalam hal ini karyawan, secara prepopulated. 

Adapun untuk keperluan pembauatan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 21, karyawan harus menginputnya secara manual. 

Padahal, jika layanan perpopulated bisa digunakan, informasi yang terdapat pada bukti potong akan secara otomatis muncul pada SPT tahunan.

Baca Juga: Teridentifikasi DJP, Inilah 22 Kendala Coretax yang Dikeluhkan WP

Tata Cara Pembuatan Bukti Potong di Coretax

Secara umum pembuatan bukti potong pada aplikasi Coretax dapat dilakukan melalui tiga cara.

Pertama, dengan menginput secara manual setiap bukti potong (key in) di Coretax. Kedua, bagi wajib pajak yang harus membuat bukti potong dalam jumlah besar atau masal, dapat mengunggah file *.XML pada akun wajib pajak pemberi penghasilan.

Ketiga, bukti potong juga dapat dibuat lewat Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Baca Juga: Berikut Cara Membuat File XML Untuk Coretax

Aktivasi Akun Coretax

Untuk itu, DJP mengimbau kepada karyawan atau wajib pajak penerima penghasilan lain untuk memastikan telah mengaktivasi akun di Coretax.

1. Akses Coretax

Untuk melakukan aktivasi, wajib pajak dapat mengunjungi sistem Coretax, kemudian login pada portal wajib pajak dengan memasukkan username, password dan mengisi kode captcha.

2. Pilih Jenis Wajib Pajak

Langkah kedua, pada pilihan jenis wajib pajak yang akan didaftarkan klik individual. Sehingga sistem akan menampilkan pertanyaan "Does taxpayer have NIK?", pilih "Yes (Ya)" jika memiliki NIK atau "No (Tidak)" jika tidak memiliki NIK.

3. Pilih Jenis Registrasi

Selanjutnya akan muncul dua pilihan registrasi. Yaitu "Registration with NIK Activation/NIK Activation (Pendaftaran dengan aktivasi NIK/Aktivasi NIK)". Menu ini untuk wajib pajak yang ingin mendaftarkan NIK-nya sebagai NPWP.

Pilihan kedua berbunyi "Registration Only (Hanya Registrasi)". Menu ini untuk wajib pajak yang ingin punya akun Coretax tetapi tidak mau menjadikan NIK sebagai NPWP. Misalnya, wanita kawin yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dari suami, tetapi perlu akses ke dalam Coretax.

4. Isi Identitas

Langkah berikutnya, wajib pajak dapat melengkapi identitasnya, sebagaimana yang ditanyakan pada jendela yang muncul. Kemudian, mengisi detil kontak wajib pajak, seperti email atau nomor telepon. Informasi mengenai kontak ini harus valid, karena akan menjadi tujuan pengiriman One Time Password (OTP).

5. Isi Data-data

Informasi yang diminta berikutnya adalah pihak terkait atau yang memiliki hubungan, seperti keluarga, pasangan, saudara. Wajib pajak juga akan diminta mengisi data ekonomi, seperti sumber penghasilan.

6. isi Alamat Detil 

Selanjutnya mengisi detil alamat wajib pajak. Jika sudah selesai wajib pajak akan diminta mengunggah foto untuk dicocokkan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

7. Konfirmasi Pernyataan

Langkah terakhir adalah melakukan konfirmasi pernyataan wajib pajak dengan mengeklik "Checkbox" pertanyaan, lalu menekan tombol submit dan proses pendaftaran selesai.

Realisasi Pembuatan Bukti Potong PPh 21

Dalam keterangan tertulisnya, DJP juga mengungkapkan hingga Senin (3/2) pihaknya telah  menerbitkan sebanyak 1.259.578 bukti potong PPh 21 masa Januari 2025.

Jika diperinci, dari jumlah tersebut terdiri dari 263.871 bukti potong PPh 21 oleh instansi pemerintah. Di antaranya, meliputi 199.177 bukti potong karyawan tetap dan 46.936 bukti potong karyawan tidak tetap.

Sementara yang diterbitkan non-instansi pemerintah berjumlah 995.707 bukti potong PPh 21, meliputi 528.967 bukti potong karyawan tetap, 99.559 bukti potong karyawan tidak tetap, 415 bukti potong PPh 26 dan 366.757 bukti potong PPh unifikasi. (AS)