Tag
#Pemeriksaan Pajak
Menampilkan 1-19 dari 26 item
articleDalam Enam Bulan, DJP Terbitkan 250.000 SP2DK
DJP telah menerbitkan 250.000 SP2DK sepanjang semester I 2026. Simak fungsi SP2DK serta hak dan kewajiban Wajib Pajak saat menerimanya.
8 Jul 2026
articleParadigma Baru Dalam Merespon SP2DK di Era Coretax
Pahami paradigma baru merespons SP2DK di era Coretax. Simak strategi kepatuhan pajak sesuai PMK 111/2025 agar siap menghadapi pengawasan DJP.
6 Jul 2026
articleMenyoal Paradigma Tax Governance: Dari Beban Menjadi Investasi
Tax governance merupakan investasi strategis untuk meningkatkan likuiditas, kepatuhan, dan efisiensi operasional perusahaan.
12 Jun 2026
articleBobot Penilaian Kinerja Fiskus Condong ke Target Penerimaan
PMK 39 Tahun 2026 menyesuaikan penghitungan tunjangan kinerja DJP, termasuk perubahan bobot capaian dan pertumbuhan penerimaan.
11 Jun 2026
articlePerkuat Pengawasan, DJP Ubah Fungsi 1.772 AR Jadi Pemeriksa Pajak
25 Feb 2026
articlePemeriksaan Pajak Transfer Pricing dan Signifikansi R&D pada Data Pembanding
Artikel ini membahas penilaian signifikansi R&D dalam pemeriksaan pajak transfer pricing, tantangan data pembanding, serta urgensi kepastian hukum.
2 Jan 2026
articleAturan Larangan Merekam Pertemuan WP-Fiskus Digugat ke MK
Mahkamah Konstitusi diminta menguji Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU KUP terkait larangan merekam pertemuan antara Wajib Pajak dan fiskus. Pemohon menilai aturan tersebut tidak secara eksplisit melarang pendokumentasian dan berpotensi membatasi hak Wajib Pajak.
11 Nov 2025
articleDJP Rilis Aturan Uji Kepatuhan Pajak Berdasarkan Data Konkret
Direktorat Jenderal Pajak merilis PER-18/PJ/2025 tentang tindak lanjut data konkret sebagai dasar uji kepatuhan wajib pajak, mencakup faktur, bukti potong, hingga transaksi perpajakan.
29 Sep 2025
articlePendekatan Ex-Ante Dalam Transfer Pricing: Isu Krusial Dalam Pemeriksaan Pajak
Artikel ini membahas pentingnya konsistensi penerapan pendekatan ex-ante dalam analisis transfer pricing sesuai PMK 213/2016 dan PMK 172/2023. Ditekankan bahwa penggunaan data setelah tahun pajak berakhir oleh pemeriksa pajak berisiko melanggar prinsip dasar ex-ante dan menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak.
22 Jul 2025
articlePembahasan Temuan Sementara, Ruang Dialog Krusial dalam Pemeriksaan Pajak
Kini pembahasan temuan sementara jadi kewajiban dalam pemeriksaan pajak. Pelajari strategi efektif hadapi dialog ini agar bebas sengketa.
28 Mei 2025
articleWebinar BIJAK: Jangka Waktu Makin Singkat, WP Perlu Siapkan Strategi Hadapi Pemeriksaan
PMK 15/2025 dan sistem Coretax bawa perubahan besar pada pemeriksaan pajak. WP perlu strategi tepat agar siap hadapi pemeriksaan secara efisien.
21 Mei 2025
articleWebinar MUC BIJAK: Strategi Hadapi Pemeriksaan Pajak di Era Coretax
Era baru pemeriksaan pajak telah dimulai dengan Coretax. Ikuti webinar MUC BIJAK untuk memahami proses digitalisasi, risiko, dan strategi menghadapi pemeriksaan pajak terbaru.
14 Mei 2025
articlePemerintah Atur Ulang Ketentuan Tentang Pemeriksaan Pajak
Pemerintah menetapkan PMK No. 15 Tahun 2025 untuk mengatur ulang pemeriksaan pajak, termasuk standar, jangka waktu, dan hak wajib pajak. Simak perubahan utama dalam regulasi ini untuk memahami implikasinya terhadap kepatuhan pajak.
5 Mar 2025
articleSoal SP2DK: Fahami Dulu Prosedurnya, Sampaikan Respon Kemudian
Surat Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan dokumen yang diterbitkan kantor pajak untuk mengkonfirmasi suatu informasi atau data kepada wajib pajak. Untuk itu, wajib pajak sebaiknya, tidak menghindari tetapi memberikan klarifikasi, untuk mengantisipasi risiko yang timbul di kemudian hari.
28 Mei 2024
articleMemahami Pendekatan end-to-end Dalam Pengawasan Kepatuhan Pajak
Untuk memastikan Wajib Pajak telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut meliputi semua kewajiban perpajakan baik yang akan, belum maupun yang sudah dilaksanakan.
16 Apr 2024
articleDJP Terbitkan 321.000 SP2DK, Sebagian Besar Untuk WP Badan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga 14 November 2023 telah menerbitkan 321.000 surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).
28 Nov 2023
articleMemahami Proses Pemeriksaan Pajak
Penting bagi wajib pajak untuk memahami proses pemeriksaan pajak. Agar ketika mendapatkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dari kantor pajak bisa meresponsnya dengan tepat.
11 Apr 2023
articleLaporan Bukper Terbit, WP Masih Bisa Ungkap Kesalahan
Merujuk keterangan tertulis yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebelumnya jika sudah terbit laporan pemeriksaan Bukper, WP tidak bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran tersebut.
6 Jan 2023
articleBatas Waktu Pemeriksaan Bukper Pajak Dipangkas
Menteri Keuangan Sri Mulyani mempersempit batas waktu pemeriksaan bukti permulaan (Bukper) perkara pajak baik yang dilakukan secara terbuka atau tertutup, kini harus diselesaikan maksimal 12 bulan dengan opsi perpanjangan 12 bulan.
12 Des 2022
