Tag
#Transaksi Kripto
Menampilkan 1-19 dari 30 item
articlePajak Ekonomi Digital Capai Rp54,71 Triliun hingga Juni 2026
Penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp54,71 triliun hingga Juni 2026, didominasi PPN PMSE, pajak kripto, dan fintech.
23 Jul 2026
articlePajak Digital Tembus Rp43,75 Triliun, Roblox Resmi Ditunjuk Jadi Pemungut PPN PMSE
Penerimaan pajak digital Indonesia tembus Rp43,75 triliun hingga Oktober 2025. Pemerintah tunjuk Roblox sebagai pemungut PPN PMSE. Simak rinciannya.
4 Des 2025
articlePajak Digital Cetak Rp41,09 Triliun hingga Agustus 2025
Penerimaan pajak digital Indonesia capai Rp41,09 triliun hingga Agustus 2025, didominasi PPN PMSE, pajak kripto, fintech, dan SIPP.
26 Sep 2025
articlePerubahan Ketentuan Pajak Kripto Mudahkan Pelaku Industri
PMK 50/2025 mengubah perlakuan pajak kripto dari PPN menjadi PPh dengan tarif baru, memberi kepastian hukum sekaligus mendorong transaksi aset digital di Indonesia.
17 Sep 2025
articleWebinar MUC Bijak: Bedah Tuntas PER-15/2025, Era Baru Pajak Kripto
MUC Consulting kembali menggelar webinar Bijak tentang pajak kripto sesuai PER-15/2025. Simak penjelasan praktisi dan pahami dampak regulasi bagi transaksi mata uang digital.
10 Sep 2025
articleHingga Juli 2025, Kontribusi Pajak Digital Tembus Rp 40 Triliun
Hingga Juli 2025, penerimaan pajak ekonomi digital tembus Rp40 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, fintech, dan pajak SIPP.
27 Agu 2025
articleTak Dikenakan PPN Lagi, Transaksi Kripto Kini Dipotong PPh Pasal 22
Mulai 1 Agustus 2025, transaksi kripto tak lagi kena PPN. Kini dipungut PPh Pasal 22 final dengan tarif baru sesuai PMK 50/2025. Simak ketentuannya!
31 Jul 2025
articleKemenkeu Atur Pajak Kripto Sebagai Instrumen FinansialÂ
Kementerian Keuangan tengah mempertimbangkan perlakuan pajak kripto sebagai instrumen finansial, seiring beralihnya pengawasan dari Bappebti ke OJK. Langkah ini bertujuan memperluas basis pajak digital dan memberi kepastian hukum atas transaksi aset kripto.
23 Jul 2025
articlePemerintah Sudah Kumpulkan Rp 8,4 triliun Pajak Digital Tahun Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengumpulkan penerimaan pajak dari kegiatan usaha digital Rp 8,4 triliun sepanjang Januari-September 2024. Jumlah penerimaan pajak ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi sepanjang tahun 2023 yang sebesar Rp 9,2 triliun.
8 Okt 2024
articlePenerimaan Pajak Kripto per Juni 2024 Rp 331,56 miliar
Sepanjang Januari-Juni 2024 pemerintah telah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak dari kegiatan perdagangan mata uang kripto atau cryptocurrency mencapai Rp 331,56 miliar.
24 Jul 2024
articleTerkumpul Rp 23 triliun, Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Didominasi PPN PMSE
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumpulkan penerimaan dari pajak ekonomi digital sebesar Rp 23,04 triliun. Jumlah ini merupakan akumulasi sejak kebijakan pemungutan pajak digital berlaku di tahun 2020 hingga Maret 2024.
5 Apr 2024
articleLakukan Pertukaran Informasi Kripto, Indonesia-Australia Teken Perjanjian Kerja sama
Untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak yang timbul dari transaksi mata uang kripto atau cryptocurrency, pemerintah Indonesia dan Australia melalui otoritas pajak kedua negara, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Australian Taxation Office (ATO), menandatangani perjanjian kerja sama pertukaran informasi.
24 Mar 2024
articlePenerimaan Pajak Digital Capai Rp 22,2 T per Februari 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital menembus Rp22,179 triliun per 29 February 2024. Jumlah penerimaan tersebut berasal dari pemungutan PPN PMSE, pajak kripto, pajak fintech, dan pajak SIPP.
14 Mar 2024
articleSetahun Bergulir, Ketentuan Pajak Fintech dan Kripto Sumbang Rp 885 miliar
Bergulir sejak setahun yang lalu, ketentuan pajak atas Penyelenggara Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech) dan perdagangan aset kripto telah menyumbangkan penerimaan negara sebesar Rp 885,8 miliar.
30 Agu 2023
articleG20 Dorong Percepatan Implementasi Pertukaran Data Aset Kripto
Negara-negara kelompok G20 mendorong percepatan implementasi pertukaran otomatis informasi aset kripto antar negara.
25 Jul 2023
articleCegah Penghindaran Pajak, OECD Inisiasi Pertukaran Informasi Aset Kripto
OECD tengah mengembangkan kerangka kerja pertukaran informasi otomatis antar-negara terkait transaksi aset kripto guna mencegah penghindaran perpajakan global.
21 Okt 2022
articleHingga Agustus, Tambahan Penerimaan Pajak Dari UU HPP Rp 31,15 triliun
Kebijakan yang paling besar menyumbang tambahan penerimaan negara berasal dari PPS, yang berhasil menambah penerimaan dari pembayaran PPh final sebesar Rp 61 triliun.
7 Okt 2022
articlePenyelenggara Kripto Wajib Gunakan e-SPT Versi Terbaru, Ini Ketentuannya
Untuk mendapatkan aplikasi e-SPT versi terbaru, penyelenggara transaksi kripto atau pemungut PPN pihak lain bisa mengakses lamat DJP, https://www.pajak.go.id, melalui kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP)
6 Okt 2022
articleAkomodasi Penyelengara Kripto, DJP Perbarui Aplikasi e-SPT PPN
Aplikasi yang dimaksud adalah e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022 dan sudah bisa digunakan mulai pelaporan masa pajak Oktober 2022.
29 Sep 2022
