Konflik Iran–AS Memanas, Pemerintah Siaga Amankan Ekonomi Domestik
JAKARTA. Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah kembali memicu ketidakpastian global, terutama setelah meningkatnya ketegangan yang turut menyeret Israel dan mengancam jalur strategis seperti Selat Hormuz. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia dan stabilitas pasar keuangan internasional.
Merespon dinamika tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperketat pengawasan terhadap stabilitas ekonomi domestik, untuk mengantisipasi tekanan terhadap harga energi, rantai pasok logistik, sektor pariwisata, serta nilai tukar rupiah.
Tiga Sektor Paling Rentan: Energi, Logistik, dan Pariwisata
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan harga komoditas dan rantai pasok. Menurutnya, ada tiga sektor utama yang paling rentan terdampak oleh gejolak di kawasan tersebut.
"Ya pertama yang terganggu kan pasti supply minyak, yang kedua transportasi logistik, dan yang ketiga tentunya kita melihat tourism akan sangat terganggu... dan supply minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea," ujar Airlangga Hartarto dikutip Selasa (3/3).
Airlangga menjelaskan, penutupan Selat Hormuz oleh Iran memicu dampak serius bagi perekonomian dunia. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat untuk mengamankan stok energi dalam negeri dengan mencari sumber pasokan alternatif di luar kawasan Timur Tengah.
"Pemerintah telah mengamankan pasokan minyak dari luar kawasan Timur Tengah, seperti Amerika Serikat (AS). Hal ini sejalan dengan Pertamina sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan energi raksasa asal AS, seperti Chevron dan Exxon guna memastikan stok dalam negeri aman," tambahnya.
BI Jaga Stabilitas
Dari sisi moneter, BI menegaskan posisinya untuk tetap berada di pasar demi memastikan nilai tukar Rupiah dan inflasi tetap terkendali. BI menyadari bahwa sentimen global saat ini memicu tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menekankan bahwa otoritas moneter memiliki instrumen yang cukup untuk memitigasi risiko tersebut melalui pemantauan jalur-jalur transmisi ekonomi.
"Komitmen Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas. Itu saya garis bawahi dan kami terus berada di pasar untuk memastikan stabilitas nilai tukar terjaga, termasuk juga tentang inflasi. Kami memantau tiga jalur utama, yakni harga komoditas global, pasar keuangan, dan volume perdagangan internasional," tegas Aida S. Budiman dikutip Selasa (3/3).
Pemerintah menjamin bahwa langkah-langkah mitigasi, terutama di sektor energi dan stabilitas moneter, akan terus menjadi prioritas utama guna meminimalkan dampak guncangan global terhadap ekonomi dalam negeri sepanjang tahun 2026. (KEN)
